Pemkot Makassar dan Kejari Jalin Sinergi Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengunjungi Kejari Makassar untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, mencegah penyimpangan, dan memastikan pembangunan sesuai aturan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengunjungi Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada Sabtu lalu. Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Kejari dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kunjungan tersebut dilakukan di Makassar dan menandai langkah penting dalam upaya pencegahan penyimpangan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan perundang-undangan.

Munafri Arifuddin menekankan pentingnya peran Kejari sebagai mitra strategis Pemkot Makassar. Ia berharap Kejari dapat menjadi partner yang handal dalam membenahi, memperbaiki, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama masa kepemimpinannya. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkot Makassar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kejari dinilai memiliki peran krusial dalam mengawasi setiap kebijakan dan program pembangunan Pemkot Makassar. Dengan adanya sinergi yang kuat, diharapkan potensi penyimpangan dapat diminimalisir, dan tercipta pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Kolaborasi ini juga mencakup pendampingan hukum dan pengelolaan aset pemerintah kota.

Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa sinergi dengan Kejari merupakan upaya proaktif Pemkot Makassar untuk mencegah potensi penyimpangan. Ia menyatakan, "Ini adalah proses yang kami coba untuk bisa mencegah potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, makanya kita butuh masukan dan pendampingan dari pihak kejaksaan agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan." Pendampingan dari Kejari diharapkan dapat memberikan peringatan dini terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi.

Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nauli Rahim Siregar, menyambut baik inisiatif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan antara kedua lembaga. Kejari siap mendukung Pemkot Makassar dalam berbagai aspek, termasuk pendampingan hukum dan pengelolaan aset.

Nauli Rahim menjelaskan bahwa bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Kejari memiliki peran penting dalam hal pendampingan kepada pemerintah kota agar setiap kegiatan berjalan sesuai koridor hukum. "Seluruh kegiatan itu bisa didampingi. Jadi semua bidang yang dipegang Kasi Datun, bisa dijadikan partner oleh pemerintah kota. Soal aset, bisa jadi partner yang baik oleh BPKAD, banyak yang bisa kita kerjasamakan," ucapnya.

Kerja sama antara Pemkot Makassar dan Kejari mencakup berbagai aspek pengelolaan pemerintahan. Kejari berperan sebagai pengawas dan pemberi masukan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta pengelolaan aset.

Selain itu, Kejari juga memberikan pendampingan hukum kepada Pemkot Makassar dalam berbagai hal, termasuk dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan Pemkot Makassar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan terhindar dari berbagai risiko hukum.

Sinergi antara Pemkot Makassar dan Kejari merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya korupsi.

Dengan adanya kerjasama yang erat ini, diharapkan pembangunan di Kota Makassar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.