Pendapatan Negara di Papua Barat dan Papua Barat Daya Capai Rp152,13 Miliar di Januari 2025
Pendapatan Negara di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp152,13 miliar di Januari 2025, meskipun mengalami kontraksi 17,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Manokwari, 2 Maret 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat mengumumkan realisasi pendapatan APBN di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Januari 2025 mencapai angka Rp152,13 miliar. Angka ini didapat dari berbagai sumber penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak. Realisasi ini menunjukkan kinerja keuangan negara di wilayah tersebut pada awal tahun 2025.
Kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp117,70 miliar. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp34,44 miliar. Rincian lebih lanjut mengenai sumber penerimaan ini akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Perlu dicatat bahwa angka ini menunjukkan capaian sementara dan dapat berubah seiring dengan perkembangan selanjutnya.
Meskipun menunjukkan angka yang signifikan, realisasi pendapatan APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Januari 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Penurunan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pendapatan negara di masa mendatang. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan pusat.
Rincian Penerimaan Pajak di Papua Barat dan Papua Barat Daya
Penerimaan pajak di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Januari 2025 didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp76,51 miliar atau 61,17 persen dari total penerimaan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas berkontribusi sebesar Rp37,02 miliar (31,55 persen). Sementara itu, penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp1,87 miliar. Penerimaan pajak lainnya mencapai Rp2,01 miliar, dan penerimaan cukai sebesar Rp0,29 miliar.
Kepala DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto, menjelaskan bahwa "PPN dan PPnBM menyumbang 61,17 persen terhadap penerimaan pajak periode Januari 2025, disusul PPh non Migas 31,55 persen." Rincian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi penerimaan pajak di wilayah tersebut. Data ini penting untuk perencanaan dan penganggaran di masa mendatang.
Penurunan realisasi penerimaan perpajakan sebesar 21,31 persen (yoy) dibandingkan Januari 2024 dipengaruhi oleh penerapan sistem Coretax dan redistribusi target penerimaan pajak tahun 2025. Sistem ini memerlukan adaptasi dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan negara.
Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Januari 2025 mencapai Rp34,44 miliar. Komponen PNBP lainnya yang terealisasi sebanyak Rp29,28 miliar memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan PNBP periode Januari 2025 sebesar 11,20 persen dari target tahun ini. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik di sektor ini.
Realisasi PNBP badan layanan umum (BLU) mencapai Rp5,16 miliar. "Pendapatan BLU di Papua Barat maupun Papua Barat Daya didominasi jasa kepelabuhan, pendidikan, dan klaim BPJS kesehatan," ungkap Purwadhi Adhiputranto. Dominasi sektor-sektor ini menunjukkan potensi yang besar untuk peningkatan pendapatan di masa mendatang.
Meskipun terdapat pertumbuhan positif pada PNBP, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor-sektor lain. Diversifikasi sumber PNBP dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.
Secara keseluruhan, realisasi pendapatan APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Januari 2025 menunjukkan capaian yang cukup signifikan meskipun mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan strategi untuk meningkatkan pendapatan negara di masa mendatang, terutama dengan memperhatikan penerapan sistem Coretax dan optimalisasi potensi PNBP di berbagai sektor.