Penghematan APBD Ponorogo Capai Rp21 Miliar: Dampak Inpres dan Harapan APBD Perubahan

Pemkab Ponorogo berhasil melakukan penghematan anggaran hingga Rp21 miliar akibat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, berdampak pada berbagai sektor, terutama infrastruktur dan kesehatan, namun THR ASN tetap aman.

Ponorogo, Jawa Timur - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo berhasil melakukan penghematan anggaran daerah hingga mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp21 miliar. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo, Sumarno, pada Selasa lalu.

Pemangkasan anggaran berdampak luas pada berbagai sektor, baik fisik maupun nonfisik. Salah satu dampak paling terasa adalah di sektor infrastruktur. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk infrastruktur yang semula dianggarkan sebesar Rp15 miliar, kini telah dihapuskan sepenuhnya. Tidak hanya itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk irigasi senilai Rp1,8 miliar juga ikut dihapuskan. Dampaknya juga dirasakan sektor kesehatan. Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik di Dinas Kesehatan yang awalnya berjumlah Rp46 miliar, kini menyusut drastis menjadi hanya Rp200 juta.

"Dari berbagai pemotongan itu, totalnya sekitar Rp21 miliar yang hilang, jadi betul-betul efisien," tegas Sumarno. Pemotongan anggaran ini otomatis menghentikan sejumlah program yang bersumber dari anggaran pusat. Pemkab Ponorogo kini hanya bisa menunggu apakah dana tersebut akan dianggarkan kembali dalam APBD Perubahan 2025 yang akan dibahas pada bulan Mei mendatang.

"Infrastruktur masih bisa ditanggung Pemkab, tapi operasional kesehatan sulit," imbuh Sumarno. Pernyataan ini menyoroti tantangan yang dihadapi Pemkab Ponorogo dalam menghadapi pemotongan anggaran yang signifikan. Meskipun infrastruktur masih dapat ditangani oleh APBD Kabupaten, operasional di sektor kesehatan menjadi prioritas yang membutuhkan perhatian serius.

Selain pemotongan DAK dan DAU, Inpres tersebut juga menekankan penghematan pada penggunaan listrik dan alat tulis kantor (ATK). Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan efisiensi anggaran secara menyeluruh. Namun, Sumarno memastikan bahwa hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjamin, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) yang akan tetap tersedia.

Proyeksi APBD Ponorogo tahun 2025 yang telah disahkan di DPRD setempat baru-baru ini mencapai Rp2,4 triliun. Angka ini menunjukkan skala anggaran daerah yang cukup besar, meskipun terdapat penghematan yang signifikan. Pemkab Ponorogo perlu menyusun strategi yang tepat untuk mengalokasikan anggaran yang ada, terutama dalam menghadapi tantangan pemotongan anggaran dari pusat. APBD Perubahan 2025 diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh pemotongan anggaran tersebut.

Penghematan anggaran sebesar Rp21 miliar di Kabupaten Ponorogo menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Meskipun berdampak pada beberapa sektor, terutama infrastruktur dan kesehatan, Pemkab Ponorogo berupaya untuk tetap menjaga pelayanan publik dan kesejahteraan ASN. Proses pembahasan APBD Perubahan 2025 akan menjadi kunci dalam menentukan keberlanjutan program-program pembangunan di Kabupaten Ponorogo.