Perkuat Inspektorat, Gubernur Papua Barat Daya Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan

Gubernur Papua Barat Daya meminta kepala daerah perkuat peran inspektorat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, serta mencegah potensi penyimpangan.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, telah meminta para bupati dan wali kota di enam kabupaten/kota di wilayah tersebut untuk meningkatkan peran inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Permintaan ini disampaikan pada Minggu di Sorong, bertujuan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan mencegah potensi penyimpangan.

Menurut Gubernur Kambu, inspektorat memiliki tugas dan wewenang vital dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang efektif akan memastikan penggunaan keuangan negara sesuai aturan dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. "Tujuannya adalah untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penggunaan keuangan," tegas Elisa Kambu.

Dengan inspektorat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan didukung anggaran memadai, pengawasan terhadap implementasi program kerja pemerintah daerah dapat dioptimalkan. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan yang diusung oleh kepala daerah di Papua Barat Daya. Gubernur menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Gubernur Elisa Kambu menekankan perlunya prioritas pada penguatan SDM dan anggaran inspektorat. Beliau menyatakan bahwa inspektorat harus memiliki target untuk menghasilkan auditor yang terampil dan berkompeten. Selain itu, dukungan logistik yang memadai juga sangat penting untuk mencegah potensi pergantian personel yang tidak diinginkan. "Harus punya target untuk melahirkan sekian auditor, kemudian perkuat logistik di inspektorat supaya orang tidak berpikir untuk pindah," ujarnya.

Penguatan kapasitas SDM inspektorat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kehadiran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di Papua Barat Daya memberikan peluang besar untuk meningkatkan kompetensi para auditor. Kerjasama ini dapat berupa pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh BPKP kepada para calon auditor.

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan tersebut, diharapkan para auditor di inspektorat dapat lebih mumpuni dalam mengawal pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Gubernur Kambu mendorong bupati dan wali kota untuk proaktif dalam mempersiapkan SDM yang akan mengikuti pelatihan dan pendampingan dari BPKP. Kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dan BPKP sangat penting untuk memastikan keberhasilan program penguatan inspektorat. "Bupati dan wali kota bisa siapkan orangnya, kemudian ajak BPKP untuk memberikan pelatihan dan pendampingan supaya mumpuni dalam mengawal seluruh pembangunan dan pengelolaan keuangan yang ada," ucapnya.

Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, inspektorat, dan BPKP, diharapkan tata kelola pemerintahan di Papua Barat Daya akan semakin baik. Penguatan inspektorat sebagai APIP akan menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Langkah ini juga akan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan Papua Barat Daya dapat membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penguatan inspektorat menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi tersebut, memastikan setiap program berjalan efektif dan keuangan negara dikelola dengan bertanggung jawab.