Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditunda, KPK Absen

Sidang praperadilan Hasto Kristiyanto terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK ditunda karena KPK tidak hadir dan meminta penundaan sidang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak hadir dalam sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Senin, 3 Maret 2025. Sidang yang dimulai pukul 09.30 WIB ini ditunda karena ketidakhadiran KPK hingga pukul 10.00 WIB. Ketidakhadiran KPK ini terjadi meskipun tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto, yang dipimpin oleh Ronny Talapessy, telah hadir di ruang sidang.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran tersebut. Dalam keterangan terpisah, Tessa menyatakan bahwa KPK meminta penundaan sidang karena masih dalam proses koordinasi dan penyiapan materi. “KPK meminta penundaan sidang praperadilan tersangka HK kepada hakim, karena masih melaksanakan koordinasi dan mempersiapkan materi,” ujar Tessa.

Sidang praperadilan ini sendiri terdiri dari dua gugatan. Gugatan pertama, bernomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, diadili oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan menguji sah atau tidaknya penetapan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 terkait dugaan suap. Gugatan kedua, bernomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, ditangani oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu dan menguji sah atau tidaknya penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) berdasarkan Sprindik Nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.

Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK terjadi pada Selasa, 24 Desember 2024. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dua kasus yang berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto diduga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah (DTI) untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I. Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk menerima dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice). Hal ini menunjukkan kompleksitas kasus yang menjerat Hasto dan kaitannya dengan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Sebelumnya, pada Kamis, 13 Februari 2025, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, telah menolak gugatan praperadilan Hasto terkait status tersangka. Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon dan menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

Penundaan sidang praperadilan Hasto Kristiyanto menimbulkan pertanyaan mengenai strategi hukum yang akan diambil oleh KPK. Penundaan ini memberikan waktu bagi KPK untuk mempersiapkan materi dan strategi hukum yang lebih matang dalam menghadapi gugatan praperadilan. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi KPK untuk mengkaji kembali bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

Di sisi lain, penundaan ini juga dapat memberikan waktu bagi tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto untuk mempersiapkan strategi pembelaan yang lebih kuat. Mereka dapat memanfaatkan waktu ini untuk menganalisis kelemahan dalam dakwaan KPK dan mencari celah hukum untuk membela klien mereka.

Proses hukum ini akan terus menjadi sorotan publik, mengingat posisi Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dan bagaimana KPK akan menghadapi gugatan praperadilan ini.

Perkembangan selanjutnya dari sidang praperadilan ini akan sangat menentukan kelanjutan proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto. Publik menantikan transparansi dan akuntabilitas dari proses hukum yang sedang berlangsung.

Proses hukum ini menjadi perhatian publik karena menyangkut figur penting dalam politik Indonesia. KPK diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan dalam menangani kasus ini.