Wakil Ketua Komisi II DPR Minta Ombudsman RI Atur Anggaran di Tengah Kebijakan Efisiensi

Wakil Ketua Komisi II DPR meminta Sekretaris Jenderal Ombudsman RI mengatur anggaran agar kinerja tetap optimal meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada tahun 2025.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja Ombudsman Republik Indonesia (RI). Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).

Zulfikar meminta Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu, untuk melakukan penataan anggaran agar kinerja lembaga pengawas ini tidak terganggu. Ia menekankan pentingnya menjaga agar kinerja Ombudsman tetap optimal meskipun terdapat pemangkasan anggaran. "Pak Sekjen bisa kan ya otak-atik itu (anggaran, red.)? Jangan sampai nanti Ombudsman kinerjanya jadi menurun," ujar Zulfikar.

Pernyataan Zulfikar didasari oleh pernyataan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, yang sebelumnya menyampaikan kendala yang dihadapi lembaga tersebut meskipun telah dilakukan rekonstruksi anggaran. Najih menjelaskan bahwa anggaran untuk pengawasan pencegahan malaadministrasi, tugas utama Ombudsman, masih bernilai nol rupiah.

Kondisi ini membuat Najih menyatakan, "Sehingga di kami ada istilah, kami senang saja tetap digaji, tetapi enggak kerja." Meskipun demikian, Najih memastikan bahwa Ombudsman RI tetap berupaya bekerja secara optimal dan berupaya memaksimalkan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. "Kami memahami dan kami akan terus mengoptimalkan agar rekonstruksi anggaran ini bisa digunakan semaksimal mungkin, sehingga optimalisasi kerja juga kami upayakan," jelasnya.

Kebijakan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini berdampak pada berbagai lembaga, termasuk Ombudsman RI, yang membutuhkan strategi pengelolaan anggaran yang cermat.

Meskipun menghadapi kendala anggaran, Ombudsman RI berkomitmen untuk terus menjalankan tugas pengawasan. Mereka berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan kinerja tetap optimal. Hal ini menunjukkan dedikasi Ombudsman RI dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pencegahan malaadministrasi, meskipun menghadapi tantangan anggaran yang signifikan.

Ombudsman RI memiliki peran krusial dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan anggaran yang terbatas, kinerja Ombudsman RI tetap menjadi perhatian publik dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk memastikan lembaga ini dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Permintaan Wakil Ketua Komisi II DPR kepada Ombudsman RI untuk mengatur anggaran dengan cermat merupakan langkah penting untuk memastikan kinerja lembaga ini tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi. Tantangan anggaran yang dihadapi Ombudsman RI menyoroti pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif bagi lembaga-lembaga pemerintah agar dapat tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.