1.500 Warga Bangka Tengah Terima Manfaat Rastrada, Program Beras Premium Terancam Dihentikan
Dinas Sosial PMD Bangka Tengah mencatat 1.500 warga menerima manfaat Rastrada, program beras premium, namun terancam dihentikan pada 2025 karena efisiensi anggaran.

Koba, Bangka Tengah, 23 Februari 2024 - Sebanyak 1.500 warga di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi penerima manfaat Rastrada, program beras kesejahteraan daerah. Program ini memberikan beras premium sebanyak 10 kilogram kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Penyalurannya dijamin tepat sasaran karena data penerima telah diverifikasi dengan teliti, meliputi nama dan alamat yang akurat. Kepala Bidang Silakso Dinas Sosial dan Pemerintah Desa (DinsosPMD) Bangka Tengah, Robi, menyatakan bahwa data 1.500 KPM tersebut valid dan benar-benar membutuhkan bantuan.
Robi menjelaskan, "Sebanyak 1.500 keluarga penerima manfaat itu betul-betul data yang valid dan mereka sangat membutuhkan." Ia juga menekankan validitas data penerima Rastrada, mengatakan, "Kalau program Rastrada boleh diuji di lapangan, penerimanya masyarakat miskin atau bukan, karena kita melakukan pendataan tidak asal-asalan."
Program Rastrada yang bekerja sama dengan Perum Bulog ini telah berjalan selama lebih dari empat tahun dan terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Tengah. Namun, keberlanjutan program ini terancam. Pemerintah daerah terpaksa mengambil langkah efisiensi anggaran yang berdampak pada penghentian sementara program Rastrada pada tahun 2025.
Program Rastrada Terancam Dihentikan Tahun 2025
Keputusan untuk menghentikan sementara program Rastrada diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bangka Tengah mencoret program ini dari anggaran tahun depan. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap memprioritaskan program iuran BPJS Kesehatan untuk menjamin pengobatan gratis bagi masyarakat.
Robi menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut, "Demi efisiensi anggaran Rastrada dihentikan. Kalau dihitung anggaran Rastrada itu Rp2 miliar setahun. Tapi BPJS kita masih dipertahankan karena pemerintah masih UHC dimana semua orang mendapat pelayan pengobatan yang sama. Jadi tetap memberikan pelayan pengobatan yang baik untuk masyarakat." Anggaran BPJS Kesehatan sendiri dibiayai melalui dua sumber, yaitu APBN melalui Kementerian Sosial RI untuk 46 ribu jiwa dan APBD Bangka Tengah untuk 64 ribu jiwa.
Lebih lanjut, Robi menambahkan bahwa data tersebut dapat dikonfirmasi langsung ke Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai OPD yang bertanggung jawab atas program BPJS Kesehatan. Ia berharap ada solusi pengganti Rastrada untuk mengatasi kekhawatiran warga akan dampak penghentian program ini.
Kekhawatiran Warga dan Harapan Solusi
Penghentian program Rastrada menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Program ini dinilai sangat membantu dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga dan pemenuhan gizi masyarakat. "Rastrada ini sangat membantu memperkuat ketahanan pangan keluarga dan membantu pemenuhan gizi masyarakat," ujar Robi, mengungkapkan pentingnya program ini bagi warga.
Dengan anggaran sebesar Rp2 miliar per tahun, Rastrada terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam membantu masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, penghentian program ini memerlukan solusi alternatif yang dapat memberikan dampak serupa bagi kesejahteraan masyarakat Bangka Tengah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi pengganti yang tepat untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga.
Saat ini, fokus pemerintah daerah tertuju pada upaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi dampak penghentian program Rastrada. Diharapkan, solusi tersebut dapat memberikan manfaat yang setara atau bahkan lebih baik bagi masyarakat Bangka Tengah, khususnya dalam hal ketahanan pangan dan pemenuhan gizi.