7.810 Kades Jateng Ikuti Sekolah Antikorupsi di Semarang
Sebanyak 7.810 kepala desa di Jawa Tengah akan mengikuti Sekolah Antikorupsi di Semarang untuk mencegah tindak pidana korupsi dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.
Sebanyak 7.810 kepala desa (kades) di Jawa Tengah akan mengikuti Sekolah Antikorupsi yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Kegiatan ini akan diselenggarakan di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri, Semarang, pada Selasa, 29 April 2024. Sekolah antikorupsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pencegahan dini terkait tindak pidana korupsi di tingkat desa.
Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya preventif dan pre-emtif untuk mencegah korupsi di pemerintahan desa. "Kami akan kumpulkan kades. Ini sebagai upaya preventif dan pre-emtif terkait tindak pidana korupsi," kata Luthfi di Semarang, Senin (28/4).
Sekolah Antikorupsi dengan tagline 'Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi' ini sangat penting bagi para kades. Sebagai pemimpin di desa, mereka wajib memahami aturan dan perundang-undangan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan tidak melanggar hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan bekal bagi para kades dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
Para Pembicara Ternama Hadir
Sekolah Antikorupsi ini menghadirkan pembicara-pembicara ternama dari berbagai lembaga. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, akan menjadi pembicara kunci (keynote speaker). Selain itu, hadir pula Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Arif Budiman, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng Tri Handoyo, dan Jaksa Fungsional Kejati Jateng Sugeng.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng, Siti Farida, akan bertindak sebagai moderator. Kehadiran lembaga-lembaga seperti KPK, Ombudsman, Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di tingkat desa. Para pembicara akan memberikan pembekalan kepada para kades tentang pembangunan yang taat aturan.
Gubernur Luthfi menekankan pentingnya pembangunan desa yang maksimal. Desa memiliki potensi ekonomi yang besar dan dapat menjadi pusat perekonomian daerah. Dengan pemahaman yang baik tentang aturan dan pengelolaan keuangan, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan optimal dan berdampak positif bagi masyarakat.
Materi dan Siaran Langsung
Sekolah Antikorupsi ini akan memberikan pembekalan pembangunan, khususnya di pedesaan. Para kades akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menggunakan anggaran desa dengan tepat sasaran dan sesuai aturan. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi.
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini akan disiarkan secara langsung melalui streaming di channel YouTube Pemerintah Provinsi Jateng. Siaran langsung ini memungkinkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan dan mendapatkan informasi terkait upaya pencegahan korupsi di tingkat desa.
Dengan partisipasi 7.810 kades se-Jawa Tengah, Sekolah Antikorupsi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan desa di Jawa Tengah. Program ini juga menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan di tingkat desa.
Tujuan utama dari sekolah antikorupsi ini adalah untuk memastikan penggunaan anggaran desa tepat sasaran dan mencegah terjadinya korupsi. Dengan pemahaman yang baik tentang aturan dan pengelolaan keuangan, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan optimal dan berdampak positif bagi masyarakat.
