Akurasi DTSEN: Kunci Utama Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di Indonesia?
Menteri Koordinator PMK, Muhaimin Iskandar, tekankan pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui penyempurnaan data dan integrasi platform.
Jakarta, 27 Februari 2024 - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa keakuratan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan faktor kunci keberhasilan program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta. Target ambisius pemerintah untuk mencapai angka kemiskinan ekstrem nol persen sangat bergantung pada validitas data yang akurat dan komprehensif.
Muhaimin Iskandar menekankan urgensi penyempurnaan DTSEN. Ia menjelaskan bahwa data yang akurat dan lengkap akan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan efektif. Dengan data yang valid, pemerintah dapat merancang strategi yang lebih terarah dan terukur dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Hal ini akan memaksimalkan dampak positif dari setiap program yang dijalankan.
Proses penyempurnaan DTSEN saat ini tengah difokuskan pada peningkatan akurasi dan kelengkapan data. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan data yang digunakan dalam program pengentasan kemiskinan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Keberhasilan program ini bergantung pada kualitas data yang digunakan, sehingga upaya penyempurnaan ini menjadi sangat krusial.
Penyempurnaan dan Penguatan DTSEN
Pemerintah tengah berupaya keras menyempurnakan dan memperkuat ekosistem DTSEN melalui berbagai langkah strategis. Salah satu langkah penting adalah melakukan ground checking atau verifikasi lapangan. Proses ini melibatkan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan validitas data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih akurat dan dapat diandalkan.
Selain ground checking, keterlibatan aktif kepala daerah juga menjadi kunci keberhasilan. Kepala daerah memiliki peran penting dalam memvalidasi data di wilayah masing-masing. Dengan demikian, diharapkan data yang terkumpul akan lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil di setiap daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan kesuksesan program ini.
Integrasi data juga menjadi fokus utama dalam upaya penguatan DTSEN. Seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform terpadu untuk memudahkan akses dan pemanfaatan data. Pusat Data Nasional akan menjadi pusat penyimpanan data, dengan keamanan yang dijamin oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Integrasi Data dan Infrastruktur Digital
Langkah strategis lainnya adalah integrasi data ke dalam satu platform terpadu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan data. Dengan terintegrasinya data, berbagai kementerian dan lembaga dapat mengakses dan memanfaatkan data secara bersamaan, sehingga dapat menghindari duplikasi data dan meningkatkan koordinasi antar lembaga.
Keamanan data juga menjadi perhatian utama pemerintah. Data yang tersimpan di Pusat Data Nasional akan dijamin keamanannya oleh BSSN. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran data dan penyalahgunaan data. Dengan demikian, data DTSEN dapat diandalkan dan dijamin kerahasiaannya.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN menjadi landasan hukum bagi upaya ini. Inpres tersebut menekankan pentingnya keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam rangka mendukung keberhasilan DTSEN. Setiap kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan perannya masing-masing.
Dengan komitmen dan upaya yang terintegrasi, pemerintah optimis dapat mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem di Indonesia. Keakuratan DTSEN menjadi kunci utama dalam mewujudkan target tersebut. Melalui penyempurnaan data dan integrasi platform, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam penyaluran bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan.
