Bantul Prioritaskan Infrastruktur Desa untuk Kesejahteraan Rakyat
Pemkab Bantul fokus bangun infrastruktur desa di tahun 2026 untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan pengelolaan sumber daya yang kurang optimal, serta mendorong perekonomian lokal.
Pemkab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berencana meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan pada tahun 2026. Langkah ini diambil untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Bantul, Selasa, 04 Juli 2024.
Menurut Bupati, isu krusial seperti kemiskinan, pengangguran, dan pengelolaan sumber daya yang belum maksimal menjadi fokus utama. Pembangunan infrastruktur ekonomi, khususnya di pedesaan, diyakini sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. "Ini semua harus kita atasi dengan di antaranya menuntaskan infrastruktur ekonomi kita, maka mulai tahun 2026 nanti kita akan lebih menggenjot infrastruktur perdesaan kita," tegas Bupati Muslih.
Lebih lanjut, Pemkab Bantul menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DPMK) untuk mendata wilayah yang masih kekurangan akses air bersih. Data ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya dasar.
Musrenbang RKPD 2026 mengangkat tema 'Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan'. Acara ini menjadi forum penting bagi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Partisipasi aktif masyarakat dalam Musrenbang sangat krusial untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.
Musrenbang juga menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat. Hal ini memastikan pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan. Suara masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Camat Jetis, Anwar Nur Fahrudin, mencontohkan potensi besar di Kecamatan Jetis, seperti pasar hewan, bengkel andong, sentra jamu, kawasan warga terpadu, sentra kerajinan batik, dan Sesar Opak Bukit Mengger (SOBM). Namun, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi.
Beberapa permasalahan yang masih perlu diselesaikan antara lain pengembangan SOBM, akses dan sarana prasarana pendukung wireless tourism, ketersediaan ruang terbuka hijau dengan fasilitas wifi publik, dan optimalisasi unit usaha Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKal). Pemerintah daerah perlu segera mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut demi kemajuan daerah.
Kesimpulannya, Pemkab Bantul berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur perdesaan. Musrenbang RKPD 2026 menjadi langkah strategis untuk merumuskan rencana pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan potensi daerah.
