Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkab Barito Utara Bahas Pendanaan PSU Rp40 Miliar dengan Kemendagri
Pemkab Barito Utara Bahas Pendanaan PSU Rp40 Miliar dengan Kemendagri

Pemkab Barito Utara rapat koordinasi virtual dengan Kemendagri membahas pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 senilai Rp35-40 miliar, mencari skema pembiayaan bersama Pemprov Kalteng.

Bawaslu Sumbar Awasi Ketat Penetapan Hasil PSU Pilkada Pasaman
Bawaslu Sumbar Awasi Ketat Penetapan Hasil PSU Pilkada Pasaman

Bawaslu Sumbar intensifkan pengawasan KPU Pasaman jelang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan dan kondusif.

Bawaslu Tasikmalaya Inventarisasi Laporan Dugaan Pelanggaran PSU Pilkada
Bawaslu Tasikmalaya Inventarisasi Laporan Dugaan Pelanggaran PSU Pilkada

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menginventarisasi laporan dugaan pelanggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada, termasuk politik uang, dan akan memproses laporan yang memenuhi unsur materil dan formil.

Bawaslu RI Perkuat Pengawasan PSU Maluku Utara: Fokus Integritas dan Pencegahan Pelanggaran TSM
Bawaslu RI Perkuat Pengawasan PSU Maluku Utara: Fokus Integritas dan Pencegahan Pelanggaran TSM

Bawaslu RI memberikan pembekalan kepada jajaran Bawaslu Maluku Utara untuk mengawasi PSU di Pulau Taliabu, dengan fokus pada integritas, netralitas, dan peningkatan kapasitas pengawasan guna mencegah pelanggaran, khususnya TSM.

Pemprov Banten Siapkan Rp27 Miliar untuk PSU Pilkada Kabupaten Serang
Pemprov Banten Siapkan Rp27 Miliar untuk PSU Pilkada Kabupaten Serang

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan dana hibah sebesar Rp27,259 miliar untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang 2024 yang akan digelar pada 19 April 2025.

Anggaran PSU Pilkada Pasaman Capai Rp15,6 Miliar, Pemkab Lakukan Efisiensi
Anggaran PSU Pilkada Pasaman Capai Rp15,6 Miliar, Pemkab Lakukan Efisiensi

Pemkab Pasaman menghadapi tantangan besar dalam membiayai PSU Pilkada dengan anggaran Rp15,6 miliar, memaksa efisiensi anggaran dan pencarian bantuan dana.

Dana PSU Pesawaran Capai Rp23,2 Miliar: KPU Butuh Rp15,4 Miliar, Bawaslu Rp7,8 Miliar
Dana PSU Pesawaran Capai Rp23,2 Miliar: KPU Butuh Rp15,4 Miliar, Bawaslu Rp7,8 Miliar

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pesawaran, Lampung, membutuhkan anggaran fantastis Rp23,2 miliar, rinciannya Rp15,4 miliar untuk KPU dan Rp7,8 miliar untuk Bawaslu.

Bawaslu Kalsel Siapkan Strategi Pengawasan Efektif PSU Pilwali Banjarbaru 2025
Bawaslu Kalsel Siapkan Strategi Pengawasan Efektif PSU Pilwali Banjarbaru 2025

Bawaslu Kalimantan Selatan merancang strategi pengawasan yang efektif dan efisien untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarbaru 2025, dengan fokus pada koordinasi, anggaran, dan perekrutan pengawas.

Pemkab Serang Siapkan Rp50,67 Miliar untuk PSU Pilkada 2025
Pemkab Serang Siapkan Rp50,67 Miliar untuk PSU Pilkada 2025

Pemkab Serang telah menganggarkan dana fantastis Rp50,67 miliar untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025, meliputi kebutuhan KPU, Bawaslu, dan pengamanan.

KPU Pastikan PSU Pasaman dan Boven Digoel Terhambat Kekurangan Anggaran
KPU Pastikan PSU Pasaman dan Boven Digoel Terhambat Kekurangan Anggaran

Kabupaten Pasaman dan Boven Digoel menghadapi kendala anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, meskipun KPU tengah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah.

Pemungutan Suara Ulang Parigi Moutong Butuh Rp32 Miliar, Pemkab Siap Koordinasi dengan Kemendagri
Pemungutan Suara Ulang Parigi Moutong Butuh Rp32 Miliar, Pemkab Siap Koordinasi dengan Kemendagri

Pemungutan suara ulang Pilkada Parigi Moutong membutuhkan anggaran Rp32 miliar, Pemkab setempat telah berkoordinasi dengan Kemendagri dan memastikan pembiayaan tidak mengganggu anggaran lainnya.

KPU Gorontalo Utara Butuh Rp8 Miliar untuk PSU Pilkada 2024
KPU Gorontalo Utara Butuh Rp8 Miliar untuk PSU Pilkada 2024

KPU Gorontalo Utara mengajukan anggaran Rp8 miliar untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Daerah menyatakan kesiapannya.