Bawaslu: Perkuat Demokrasi Indonesia di Luar Tahapan Pemilu
Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam memperkuat demokrasi Indonesia, tidak hanya selama tahapan pemilu, tetapi juga di masa non-tahapan melalui konsolidasi dan pendidikan demokrasi kepada masyarakat.
Jakarta, 15 Februari 2024 - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono, menegaskan bahwa peran Bawaslu tidak terbatas pada pengawasan selama tahapan pemilu dan pemilihan saja. Bawaslu memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu memperkuat sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Totok dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu lalu.
Totok menekankan, "Bawaslu memiliki tanggung jawab menguatkan demokrasi di Republik ini. Oleh karena itu, walaupun tidak ada tahapan pemilu, penguatan demokrasi harus tetap kita laksanakan."
Menguatkan Demokrasi di Masa Non-Tahapan Pemilu
Di luar periode pemilu, Totok berharap Bawaslu daerah dapat lebih gencar melakukan konsolidasi demokrasi kepada masyarakat. Ia meyakini langkah ini akan memperkuat sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Lebih lanjut, Totok mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan pendidikan demokrasi. "Mari kita sama-sama terus memberikan pendidikan demokrasi di masyarakat," ujarnya.
Totok menjelaskan bahwa penguatan demokrasi di luar tahapan pemilu ini sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan adanya pendidikan dan pemahaman yang baik tentang demokrasi, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.
Sosialisasi Kerja Bawaslu di Mahkamah Konstitusi
Selain fokus pada penguatan demokrasi, Totok juga memberikan arahan kepada pimpinan Bawaslu yang akan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meminta mereka untuk mempersiapkan diri dengan matang. Penting bagi para pimpinan Bawaslu untuk memahami dalil-dalil pemohon dan bagaimana Bawaslu menyikapi hal tersebut.
Totok menambahkan, "Panggung di MK juga merupakan salah satu cara sosialisasi bagaimana kerja-kerja pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Kawan-kawan harus paham, misalnya rekomendasinya apa yang telah dikeluarkan Bawaslu, kenapa rekomendasi tersebut dikeluarkan, kenapa ada PSU (Pemungutan Suara Ulang), dan lain sebagainya."
Dengan memberikan keterangan yang jelas dan transparan di MK, Bawaslu dapat mensosialisasikan kinerja dan kinerjanya kepada publik. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen dan profesional.
Kesimpulan
Pernyataan Totok Hariyono menegaskan komitmen Bawaslu untuk tidak hanya mengawasi pemilu, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam penguatan demokrasi Indonesia. Melalui pendidikan demokrasi dan konsolidasi di masyarakat, Bawaslu berupaya membangun sistem demokrasi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berintegritas. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Kehadiran Bawaslu di Mahkamah Konstitusi juga menjadi bagian penting dari upaya sosialisasi dan transparansi kinerja Bawaslu kepada publik. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu dapat terus ditingkatkan.
