Belu Tetap Kondusif Jelang Putusan MK Pilkada, 500 Personel Amankan Wilayah

Kapolres Belu, AKBP Benny Miniani Arief, menyatakan kondisi keamanan di Belu tetap kondusif menjelang putusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, dengan 500 personel gabungan disiagakan.

Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, hingga kini tetap aman menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Belu, AKBP Benny Miniani Arief, pada Senin sore (25/2) saat dihubungi oleh ANTARA dari Kupang. Kepolisian telah mengerahkan ratusan personel untuk menjaga kondusifitas wilayah, khususnya menjelang pengumuman putusan MK.

AKBP Benny menjelaskan bahwa situasi keamanan di Belu saat ini relatif kondusif. "Alhamdulilah, saat ini Kabupaten Belu dalam keadaan kondusif," ujarnya. Langkah antisipasi ini dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul pasca-putusan MK. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan pemerintah daerah, juga dimaksimalkan untuk menjaga situasi tetap terkendali.

Pemantauan situasi keamanan di Belu tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Kapolres Benny juga menyebutkan bahwa dirinya berkolaborasi dengan Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, dan Wakil Bupati Belu dalam memantau situasi terkini. Kerja sama lintas sektoral ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Belu.

Pengamanan Pilkada Belu: Sinergi TNI-Polri dan Pemerintah Daerah

Menjelang putusan MK, Polres Belu telah mengerahkan kurang lebih 500 personel gabungan untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. Personel tersebut terdiri dari 300 anggota Polres Belu, 100 personel Brimob dari Polda NTT, serta tambahan personel dari TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Pengerahan pasukan ini dimulai sejak Minggu (23/2) sebagai langkah preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

AKBP Benny menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Ia berharap seluruh warga Belu dapat berperan aktif dalam menjaga kondusifitas wilayah perbatasan tersebut. Dengan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat, diharapkan putusan MK dapat diterima dengan baik dan tidak memicu kerusuhan.

Pengamanan yang ketat ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi kericuhan pasca-putusan MK. Sejarah mencatat, putusan sengketa Pilkada seringkali memicu reaksi beragam dari masyarakat, sehingga langkah antisipatif sangat penting untuk dilakukan.

Sengketa Pilkada Belu: Gugatan Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1

Sengketa Pilkada Belu sendiri melibatkan pasangan calon nomor urut dua, Agustinus Taolin dan Yulianus Tai Bere sebagai pemohon. Mereka menggugat pasangan calon nomor urut satu, Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonsalve, terkait dugaan ketidakjujuran Vicente Hornai Gonsalve saat mendaftar ke KPU.

Gugatan tersebut berfokus pada masa lalu Vicente Hornai Gonsalve sebagai mantan narapidana kasus pelarian anak di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tua. Pihak pemohon menilai hal ini sebagai pelanggaran aturan dan merugikan proses demokrasi. Putusan MK akan menentukan sah atau tidaknya pasangan calon nomor urut satu sebagai pemenang Pilkada Belu.

Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kapolres Belu berharap agar situasi kondusif ini tetap terjaga hingga putusan MK dibacakan. Dengan sinergi yang baik antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Belu dapat tetap aman dan damai.

Semoga putusan MK dapat diterima oleh semua pihak dengan bijak dan tidak menimbulkan gejolak sosial. Keberhasilan menjaga kondusifitas wilayah ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah perbatasan.