Bulog Situbondo Serap Gabah Petani Capai 820 Ton, Cukup untuk Kebutuhan hingga Lebaran
Perum Bulog Cabang Bondowoso berhasil menyerap 820 ton gabah di Situbondo, melampaui target awal tahun 2025 dan menjamin ketersediaan beras hingga Lebaran.
Situbondo, 23 Maret 2024 - Perum Bulog Cabang Bondowoso, Jawa Timur, berhasil menyerap gabah petani di Situbondo sebanyak lebih dari 820 ton dalam kurun waktu tiga bulan pertama tahun ini. Capaian ini terbilang signifikan, mengingat target serapan gabah hingga tahun 2025 baru mencapai 5.174 ton. Penyerapan ini dilakukan dengan membeli gabah kering sawah milik petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.
Pemimpin Perum Bulog Bondowoso/Situbondo, Hesty Retno Kusumastuti, menyatakan bahwa serapan gabah di Situbondo berjalan dengan baik. "Serapan gabah cukup bagus, Bulog sudah menyerap 820.232 kilogram gabah petani dari target 5.174.000 kilogram," ujarnya dalam wawancara via telepon pada Minggu lalu. Proses pembelian gabah dilakukan secara transparan dan terbuka, memastikan petani mendapatkan harga yang wajar dan menguntungkan.
Keberhasilan Bulog dalam menyerap gabah petani di Situbondo memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Hal ini menunjukkan komitmen Bulog dalam mendukung stabilitas harga dan ketersediaan beras di daerah tersebut. Dengan harga pembelian sesuai HPP sebesar Rp6.500 per kilogram, petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Serapan Gabah dan Stok Beras di Situbondo
Bulog membeli gabah petani dengan harga yang sesuai dengan HPP, yaitu Rp6.500 per kilogram. Hal ini dinilai penting untuk menjamin kesejahteraan petani dan memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang layak. Proses pembelian yang transparan dan terbuka juga menjadi kunci keberhasilan program ini. "Pembelian gabah Bulog itu dibatasi, tapi kami rasa, harga gabah kering sawah di Situbondo sudah bagus, karena sesuai harga pembelian pemerintah yang sudah ditetapkan," jelas Hesty.
Hesty berharap, kenaikan HPP gabah dapat mendorong peningkatan produktivitas padi petani. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat meningkat secara signifikan. "Semoga kenaikan harga pembelian pemerintah terhadap gabah petani ini seiring dengan meningkatnya produktivitas padi milik petani, sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat," harapnya.
Selain serapan gabah, Bulog juga mencatat capaian signifikan dalam pengadaan beras. Hingga saat ini, Bulog telah berhasil menghimpun 2.350 ton beras dari target 11.689 ton pada tahun 2025. Stok beras cadangan pemerintah di Bulog Situbondo juga terbilang aman, mencapai 20.095 ton. Stok ini diyakini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Situbondo hingga setelah Lebaran.
Transparansi dan Keterbukaan dalam Pembelian Gabah
Bulog menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses pembelian gabah dari petani. Hal ini bertujuan untuk memastikan petani mendapatkan harga yang wajar dan layak serta mencegah praktik-praktik yang merugikan petani. Dengan demikian, Bulog berharap dapat terus meningkatkan kerjasama yang baik dengan petani dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.
Sistem pembelian yang transparan dan terbuka ini juga diharapkan dapat mencegah praktik-praktik curang dan memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang pantas atas hasil jerih payah mereka. Keterbukaan ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih mudah dari berbagai pihak, sehingga integritas proses pembelian gabah dapat dijaga.
Dengan keberhasilan serapan gabah dan stok beras yang memadai, Bulog Situbondo optimis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan beras hingga Lebaran mendatang. Hal ini menunjukkan kesiapan Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di daerah tersebut.
Bulog berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama dengan petani dan pemerintah daerah untuk memastikan program pengadaan gabah dan beras berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan menjamin ketahanan pangan nasional.
