DIY Manfaatkan Sekolah Kosong untuk Program Sekolah Rakyat
Pemda DIY usulkan pemanfaatan sekolah yang kekurangan siswa untuk mendukung Program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada sekolah berasrama di tiga lokasi potensial.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, Bagaimana? Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) berencana memanfaatkan sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa sedikit untuk mendukung Program Sekolah Rakyat, gagasan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, mengungkapkan hal ini di Yogyakarta pada Kamis, 20 Maret. Langkah ini diambil untuk mempercepat implementasi program dan menghindari kendala pembangunan sekolah dari nol. Pemda DIY memilih strategi ini karena dianggap lebih efisien dan efektif.
Pemilihan sekolah yang sudah ada dinilai lebih praktis karena infrastruktur seperti ruang kelas dan tenaga pengajar sudah tersedia. Dengan demikian, program Sekolah Rakyat dapat segera berjalan tanpa harus membangun infrastruktur dari awal. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
Gagasan ini muncul sebagai respon atas kebutuhan akan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Pemda DIY berkomitmen untuk mendukung program ini dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada.
Mencari Lokasi Ideal Sekolah Rakyat
Pemda DIY telah mengidentifikasi tiga lokasi potensial untuk program Sekolah Rakyat, yaitu Sorowajan (Banguntapan, Bantul), Samigaluh (Kulon Progo), dan Sewon (Bantul). Sorowajan sebelumnya direncanakan sebagai Sekolah Kebangsaan, namun belum termanfaatkan. Ketiga lokasi ini dinilai memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi sekolah berasrama.
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, termasuk ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas. Pemda DIY berharap lokasi-lokasi tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dari berbagai daerah. Usulan ini akan segera disampaikan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelum diajukan ke pemerintah pusat.
Konsep boarding school dipilih agar siswa dapat fokus pada pendidikan tanpa terbebani masalah tempat tinggal. Dengan sistem asrama, siswa akan mendapatkan dukungan penuh dalam proses belajar mengajar. Pemda DIY optimistis program ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Kendala dan Solusi
Meskipun Pemda DIY telah menyiapkan berbagai hal, namun terdapat kendala dalam hal kewenangan. Pengelolaan SD dan SMP berada di bawah pemerintah kabupaten/kota, sementara Pemda DIY hanya mengelola SMA/SLTA. Hal ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemda DIY akan mengupayakan diskresi luar biasa agar sekolah tersebut dapat didesain mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Kerjasama yang baik antar instansi pemerintah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Pemda DIY berharap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto, di bawah naungan Kementerian Sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Kurikulumnya akan mengadopsi kurikulum nasional dengan penambahan materi khusus.
Sekolah Rakyat direncanakan sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang mengintegrasikan jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Dengan sistem ini, diharapkan siswa dapat memperoleh pendidikan yang optimal dan terintegrasi. Pemda DIY berkomitmen untuk mendukung penuh program ini demi kemajuan pendidikan di Yogyakarta.
Pemda DIY optimistis program Sekolah Rakyat akan sukses dan memberikan manfaat besar bagi anak-anak kurang mampu di Yogyakarta. Dengan memanfaatkan sekolah yang sudah ada dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan efisien.