DPR Nilai Pemberian SHGB Pesisir Tangerang Ilegal: Menteri ATR/BPN Akan Diperiksa

Anggota Komisi II DPR menilai pemberian 263 SHGB di pesisir Tangerang melanggar hukum dan mendesak Menteri ATR/BPN untuk memberikan sanksi tegas serta hadir dalam rapat DPR Kamis ini.

Polemik pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pesisir Tangerang, Banten, memanas. Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyatakan pemberian SHGB tersebut ilegal dan melawan hukum. Pernyataan ini muncul setelah terungkapnya 263 SHGB yang diterbitkan di wilayah yang seharusnya menjadi kawasan laut.

Deddy menjelaskan, penerbitan SHGB di area tersebut berada di zona abu-abu regulasi. Menurutnya, hal ini melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menekankan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertanggung jawab penuh atas hal ini karena merekalah yang mengeluarkan sertifikat tersebut.

Meskipun Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, telah mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kejadian ini, Deddy Sitorus menegaskan perlunya tindakan tegas. "Itu kemudian menjadi pintu masuk bagi menteri yang baru untuk membereskan institusinya. Jangan sampai terjadi lagi," ujar Deddy, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1).

Deddy mendesak agar sanksi tegas diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran ini. Ia menyoroti bahwa masalah serupa bukan hanya terjadi di Banten dan Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah lain. "Ada beberapa tempat, ada 17 kalau enggak salah. Jadi harapan kita ya itu segera dituntaskan secara hukum yang bertanggung jawab harus menghadapi pengadilan," tegasnya.

Lebih lanjut, Deddy mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI akan memanggil Menteri ATR/BPN untuk membahas permasalahan ini dalam rapat yang dijadwalkan pada Kamis (23/1). Pemanggilan ini bertujuan untuk mengklarifikasi duduk perkara dan mencari solusi atas masalah penerbitan SHGB ilegal di pesisir Tangerang.

Sebelumnya, Menteri Nusron Wahid telah menyampaikan bahwa 263 SHGB tersebut diberikan kepada dua perusahaan swasta dan beberapa perorangan. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Senin (20/1). Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan dan tata kelola pertanahan di Indonesia.

Kesimpulannya, kasus SHGB ilegal di pesisir Tangerang menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam proses penerbitan sertifikat tanah, terutama di daerah pesisir. Tindakan tegas dan investigasi menyeluruh diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan penegakan hukum yang adil.