DPRD Serang Desak Polri Terapkan Restorative Justice Kasus Pembakaran Peternakan Ayam Padarincang
DPRD Kabupaten Serang mendesak Polri menerapkan restorative justice pada 15 warga Padarincang yang ditahan atas kasus pembakaran peternakan ayam, demi mencari titik temu antara pelaku dan korban.

Serang, 21 Februari 2024 - Kasus penangkapan 15 warga Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, yang diduga terlibat dalam pembakaran peternakan ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) di Kampung Cibetus, Desa Curuggoong, Kecamatan Padarincang, menimbulkan desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang. Mereka meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengupayakan penyelesaian kasus ini melalui jalur restorative justice.
Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menyatakan bahwa penegakan hukum tetap penting, namun restorative justice dinilai sebagai solusi yang lebih tepat dalam kasus ini. Beliau menekankan pentingnya mencari titik temu antara para pelaku dan pihak yang dirugikan, bukan hanya fokus pada besaran kerugian materiil. "Karena kita berada di wilayah hukum maka norma-norma hukum juga harus kita tegakkan," ujar Bahrul Ulum di Serang, Kamis.
Langkah ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan menyelesaikan konflik secara damai. Saat ini, dari 15 warga yang ditangkap, dua orang telah dibebaskan, lima orang mendapat penangguhan penahanan, sementara delapan orang lainnya masih ditahan. DPRD Serang berharap proses restorative justice dapat memberikan jalan keluar bagi semua pihak yang terlibat.
Upaya Restorative Justice: Mencari Titik Temu Pelaku dan Korban
Bahrul Ulum menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep restorative justice yang diusulkan. Menurutnya, inti dari restorative justice adalah mencari titik temu antara pelaku dan korban, bukan hanya berfokus pada kerugian materiil yang diderita. "Jadi semangatnya antara pelaku dan yang dirugikan memiliki titik temu, bukan lagi berbicara mengenai kerugiannya maka restorative justice ini bisa dilakukan," jelasnya.
DPRD Kabupaten Serang menekankan bahwa mereka tidak menyalahkan baik masyarakat maupun kepolisian. Yang terpenting adalah bagaimana menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur restorative justice. Proses ini, diakui Bahrul Ulum, memiliki syarat dan proses yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian untuk mencapai kesepakatan.
Pihaknya berharap agar semua pihak dapat duduk bersama untuk membahas solusi terbaik. Dengan demikian, proses restorative justice dapat berjalan lancar dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pembakaran peternakan ayam ini.
Kronologi Penangkapan dan Status Warga Padarincang
Sebanyak 15 warga Padarincang telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus pembakaran peternakan ayam PT STS. Dari jumlah tersebut, terdapat perbedaan status hukum. Dua orang telah dibebaskan, lima orang mendapatkan penangguhan penahanan, dan delapan orang lainnya masih berstatus tahanan.
Perbedaan status ini menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum dan kemungkinan adanya perbedaan peran masing-masing warga dalam peristiwa pembakaran tersebut. Proses hukum selanjutnya akan menentukan nasib kedelapan warga yang masih ditahan. Upaya restorative justice diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan adil.
Perlu diingat bahwa restorative justice memiliki persyaratan dan proses yang harus dipenuhi. Keberhasilan penerapan restorative justice sangat bergantung pada kemauan baik dari semua pihak yang terlibat, termasuk para pelaku, korban, dan aparat penegak hukum.
Harapan Terciptanya Solusi Damai
DPRD Kabupaten Serang berharap agar proses restorative justice dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan adanya restorative justice, diharapkan dapat tercipta perdamaian dan rekonsiliasi antara masyarakat dan PT STS, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.
Langkah ini juga diharapkan dapat mencegah konflik sosial yang lebih besar di masa mendatang. Penerapan restorative justice dalam kasus ini dapat menjadi contoh bagi penyelesaian konflik serupa di daerah lain. Semoga upaya ini dapat memberikan keadilan dan kedamaian bagi masyarakat Padarincang.