Efisiensi Anggaran: Jangan Ganggu Swasembada Pangan!

Pakar pertanian Unsoed ingatkan pemerintah agar efisiensi anggaran tidak mengganggu target swasembada pangan nasional yang krusial bagi ketahanan pangan dan kedaulatan negara.

Purwokerto, 19 Februari 2024 (ANTARA) - Efisiensi anggaran pemerintah senilai Rp306,69 triliun tahun ini, dan ditargetkan mencapai Rp750 triliun dalam tiga tahun ke depan, menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya target swasembada pangan. Hal ini disampaikan oleh Prof. Totok Agung Dwi Haryanto, pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Pernyataan ini disampaikan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu lalu.

Prof. Totok menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap Kementerian Pertanian yang mencapai Rp10,28 triliun atau 35,01 persen dari total anggaran. Ia khawatir efisiensi ini akan menghambat operasional dan kinerja Kementerian Pertanian dalam mencapai target swasembada pangan. "Kebijakan efisiensi anggaran, salah satunya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran sebesar Rp71 triliun, perlu dikaji dampaknya terhadap sektor pertanian," ujarnya.

Swasembada pangan, menurut Prof. Totok, merupakan isu yang sangat urgen dan berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya strategi dan upaya yang tepat dari Menteri Pertanian agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan target swasembada pangan. "Target swasembada pangan tidak boleh terganggu," tegasnya.

Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap Swasembada Pangan

Prof. Totok mengingatkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan kementerian lain untuk mencapai swasembada pangan. Optimisme terhadap pencapaian target tersebut cukup tinggi di masyarakat. Namun, efisiensi anggaran yang signifikan berpotensi menggagalkan harapan tersebut.

Ia menambahkan, kegagalan mencapai swasembada pangan akibat efisiensi anggaran akan menimbulkan hilangnya harapan dan memicu ketidakstabilan pemerintahan. "Apabila ada efisiensi tapi kemudian target itu tidak tercapai, maka akan banyak sekali pihak yang kehilangan harapan lagi terhadap pencapaian swasembada pangan yang berujung kepada kedaulatan pangan," katanya.

Oleh karena itu, Prof. Totok berharap Menteri Pertanian dapat menyusun strategi yang tepat untuk mengoptimalkan program-program yang ada, sehingga target swasembada pangan tetap tercapai meskipun ada efisiensi anggaran. Ia menekankan pentingnya memilih strategi dan upaya yang tepat untuk mengoptimalkan program yang telah dicanangkan pemerintah.

Swasembada Pangan: Prioritas Nasional

Prof. Totok menegaskan kembali urgensi swasembada pangan sebagai program unggulan pemerintah. Ia berharap agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan program penting ini. "Swasembada pangan ini tidak boleh terganggu dengan efisiensi. Mudah-mudahan Pak Menteri Pertanian pandai memilih strategi dan upaya-upaya untuk bisa mengoptimalkan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah," kata Prof. Totok.

Meskipun program lain mungkin terdampak efisiensi anggaran, Prof. Totok berharap swasembada pangan tetap menjadi prioritas utama. Pencapaian swasembada pangan akan menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program unggulannya. Hal ini akan berdampak positif pada stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulannya, efisiensi anggaran harus dilakukan secara bijak dan terencana, memastikan bahwa program-program strategis seperti swasembada pangan tidak terpengaruh secara negatif. Perencanaan yang matang dan strategi yang tepat sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pencapaian target nasional.