Efisiensi Anggaran Kemenkes Rp19,6 Triliun: Fokus pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kemenkes berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp19,6 triliun, yang akan dialokasikan ulang untuk memastikan kelancaran program layanan kesehatan masyarakat, terutama Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
Jakarta, 6 Februari 2025 - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp19,6 triliun. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah persetujuan DPR. Anggaran yang cukup signifikan ini akan dialokasikan ulang untuk memastikan kelancaran sejumlah program layanan kesehatan yang vital bagi masyarakat Indonesia.
Efisiensi Anggaran Tanpa Mengurangi Layanan Kesehatan
Menteri Budi menegaskan komitmennya untuk tidak mengurangi layanan kesehatan masyarakat, meskipun efisiensi anggaran dilakukan. "Kita tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan, tetapi kita harus melakukan penghematan karena memang ada peluang untuk penghematan," jelas Budi dalam konferensi pers di Jakarta.
Langkah efisiensi ini tidak serta-merta mengurangi kualitas layanan. Sebaliknya, Kemenkes akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang berjalan. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan efektif.
Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG): Optimasi Anggaran
Salah satu program yang menjadi fokus utama adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Meskipun target awal mencapai 280 juta orang, anggaran yang tersedia cukup untuk pemeriksaan bagi 200 juta orang. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan.
Pertama, Kemenkes memperhitungkan bahwa tidak semua warga Indonesia akan memanfaatkan program ini di tahun pertama pelaksanaannya. Faktor keengganan untuk mengetahui hasil pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu pertimbangannya. Kedua, berdasarkan pengalaman vaksinasi COVID-19, Kemenkes optimistis dapat menjangkau sekitar 200 juta masyarakat.
Budi menambahkan bahwa PKG bersifat sukarela. Jika jumlah peserta ternyata lebih rendah dari perkiraan, misalnya hanya 100-190 juta orang, maka anggaran yang tersisa dapat dihemat dan dialokasikan untuk program lain yang membutuhkan.
Stok Vaksin dan Obat: Penghematan yang Terukur
Efisiensi anggaran juga mempertimbangkan stok vaksin dan obat yang tersedia. "Karena vaksin dan obat itu kan ada stok juga 2 bulan. Kita menganggarkan kan untuk 12 bulan. Sebenarnya sudah kita lihat, 'oh sebenarnya kita bisa reduce ke 10 bulan'," ungkap Budi.
Adanya stok selama dua bulan ini dikarenakan keterlambatan pencairan anggaran yang baru akan dilakukan pada bulan Maret. Dengan demikian, stok tersebut dapat menjamin ketersediaan hingga anggaran cair.
Perjalanan Dinas dan Program-Program Substansial
Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan Kemenkes adalah dengan memangkas anggaran perjalanan dinas. Menteri Budi menilai efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga merupakan langkah yang tepat, terutama untuk memangkas anggaran kegiatan yang kurang substansial.
Sebaliknya, program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti PKG, akan tetap mendapatkan anggaran yang cukup untuk menjamin kelancaran program tersebut.
Inpres 1/2025 dan Fokus pada Program Berdampak
Efisiensi anggaran Kemenkes sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun. Pemangkasan ini bertujuan agar kas negara dapat difokuskan pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa program-program prioritas meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.
Kesimpulan
Efisiensi anggaran Kemenkes sebesar Rp19,6 triliun merupakan langkah strategis untuk memastikan optimalisasi penggunaan anggaran negara. Fokus utama tetap pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas layanan. Evaluasi berkala dan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran akan memastikan program-program kesehatan tetap berjalan lancar dan efektif.
