Eks Pj Bupati OKU Siap Beri Keterangan Soal Kasus Suap di KPK

Mantan Penjabat Bupati OKU, M Iqbal Alisyabana, siap memberikan keterangan kepada KPK terkait OTT enam pejabat di OKU atas kasus suap yang melibatkan anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR.

Palembang, 17 Maret 2024 (ANTARA) - Mantan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, M Iqbal Alisyabana, menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menjerat anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di kabupaten tersebut. Pernyataan ini disampaikan Iqbal di Palembang pada Senin, 17 Maret 2024.

Iqbal, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, menegaskan bahwa ia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengaku tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Namun, ia menekankan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada KPK jika diperlukan.

"Sebagai warga Indonesia yang taat prosedur, maka saya akan mengikuti prosedur yang ada. Namun, sejauh ini memang belum ada pihak terkait yang menghubungi saya," ujar Iqbal. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Iqbal terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

OTT KPK di OKU: Enam Tersangka Ditetapkan

Sebelumnya, pada Sabtu, 15 Maret 2024, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang pejabat di Kabupaten OKU. Dari hasil OTT tersebut, enam orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini melibatkan suap yang terjadi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta.

Tersangka yang ditetapkan terdiri dari pejabat penerima suap dan pemberi suap. Nopriansyah (NOP), Kepala Dinas PUPR OKU, menjadi salah satu tersangka yang diduga menerima suap. Selain itu, tiga anggota DPRD OKU juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, yaitu Ferlan Juliansyah (FJ), M Fahrudin (MFR), dan Umi Hartati (UH).

Dua tersangka lainnya, M Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS), merupakan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap. KPK masih terus melakukan proses penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam kasus ini.

Kasus ini menunjukkan kompleksitas korupsi yang terjadi di tingkat daerah. KPK berharap dengan penetapan tersangka ini, proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Kronologi dan Detail Kasus Suap

Proses hukum yang sedang berjalan akan menyelidiki lebih lanjut kronologi dan detail kasus suap ini. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa suap tersebut terkait proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten OKU. Namun, detail lebih lanjut masih dalam tahap penyelidikan.

KPK akan terus mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses hukum. Proses ini penting untuk mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat, serta mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang.

Masyarakat diharapkan untuk tetap mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan informasi yang relevan jika diperlukan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk membantu KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Proses hukum ini akan menjadi perhatian publik, terutama di Sumatera Selatan, untuk melihat bagaimana proses penegakan hukum berjalan dan bagaimana keadilan ditegakkan dalam kasus ini. Publik berharap agar KPK dapat mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam kasus suap ini.

Langkah-langkah KPK ke Depan

KPK akan terus melakukan penyidikan dan pengembangan kasus ini untuk mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat. Langkah-langkah selanjutnya akan meliputi pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. KPK juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.

KPK berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kasus suap di OKU ini menjadi salah satu contoh kasus yang menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan penindakan korupsi. KPK berharap agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. KPK akan terus bekerja keras untuk memberantas korupsi di Indonesia dan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.