GAPKI Dukung Penuh Satgas Pemerintah Tertibkan Kawasan Hutan, Dorong Produksi Sawit Nasional
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, memberikan dukungan penuh terhadap Satgas pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan untuk mengatasi stagnasi produksi sawit dan meningkatkan ekspor.
Banjarmasin, 19 Februari 2024 (ANTARA) - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyatakan dukungan penuhnya terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemerintah yang berfokus pada penataan kawasan hutan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan industri kelapa sawit Indonesia, khususnya terkait stagnasi produksi di tengah peningkatan konsumsi global.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Eddy Martono usai pelantikan pengurus baru GAPKI Kalimantan Selatan periode 2024-2029 dan Rapat Kerja tahun 2024 di Banjarmasin. Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah kawasan hutan secara cepat dan efektif untuk menjaga daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. "Kita berharap masalah ini bisa segera selesai," ujar Eddy Martono. "Produksi kita stagnan sementara konsumsi terus meningkat. Ini harus diantisipasi serius agar ekspor kelapa sawit kita tidak berkurang."
Eddy Martono menjelaskan bahwa Satgas pemerintah saat ini tengah berupaya keras menyelesaikan permasalahan kawasan hutan seluas sekitar 3,2 juta hektare. Namun, ia juga menegaskan bahwa tidak semua lahan tersebut milik perusahaan besar. Banyak lahan yang juga melibatkan kepemilikan masyarakat. Hal ini membutuhkan pendekatan yang cermat dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Dukungan GAPKI dan Fokus pada Peremajaan Sawit Rakyat
Eddy Martono mengungkapkan bahwa sekitar 200 perusahaan anggota GAPKI dari total 436 perusahaan yang sudah diverifikasi oleh Satgas, masih dalam proses verifikasi lahan. Luasan lahan yang diverifikasi bervariasi, mulai dari 10 hektare hingga 100 hektare. GAPKI berkomitmen untuk membantu proses verifikasi ini agar berjalan lancar dan transparan.
Lebih lanjut, Eddy Martono menyoroti pentingnya program peremajaan sawit rakyat sebagai solusi untuk mengatasi stagnasi produksi. "Peremajaan sawit rakyat sangat penting," tegasnya. "Kita menghadapi ancaman besar jika konsumsi terus meningkat, sementara produksi stagnan dan produktivitas menurun. Ini bisa jadi masalah besar bagi industri kita."
GAPKI melihat program peremajaan sawit rakyat sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri kelapa sawit. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat.
Apresiasi terhadap Langkah Pemerintah dan Harapan untuk Masa Depan
Eddy Martono mengapresiasi langkah pemerintah yang fokus pada penyelesaian masalah kawasan hutan. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu hambatan utama dalam program peremajaan sawit rakyat. "Tema hari ini sangat tepat," tambahnya. "Dengan menyelesaikan masalah kawasan hutan, kita membuka jalan untuk peremajaan sawit yang lebih produktif dan berkelanjutan."
Dengan dukungan penuh dari GAPKI dan kerja keras Satgas pemerintah, diharapkan sektor kelapa sawit Indonesia dapat berkembang lebih optimal. Penyelesaian masalah kawasan hutan akan membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas, memastikan ketahanan produksi, dan memenuhi permintaan konsumsi global yang terus meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, GAPKI, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan keberhasilan program peremajaan sawit rakyat dan terwujudnya industri kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di pasar internasional.
