GP Ansor Desak Perlawanan Disinformasi di HPN 2025
GP Ansor menyerukan perlawanan terhadap disinformasi yang mengancam ruang publik dan demokrasi Indonesia, serta mendorong penguatan media arus utama dalam rangka Hari Pers Nasional 2025.
Jakarta, 9 Februari 2024 - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyerukan perlawanan terhadap maraknya disinformasi di Indonesia menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menekankan pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan era digital.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu lalu, Addin Jauharudin menyatakan keprihatinannya terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi yang semakin meluas. "Kebenaran sering terdistorsi oleh kepentingan tertentu," ujarnya. Ia menambahkan bahwa media arus utama harus menjadi benteng utama dalam menyampaikan informasi akurat dan terpercaya.
Ancaman Disinformasi terhadap Demokrasi
Addin menjelaskan bahwa di era digital, informasi yang salah dan menyesatkan menyebar dengan cepat, bahkan lebih cepat daripada fakta yang diverifikasi. Hal ini, menurutnya, melemahkan kepercayaan publik dan berpotensi merusak kohesi sosial serta stabilitas nasional. "Banjir informasi di media sosial membuat masyarakat kesulitan memilah kebenaran," tambahnya.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi media arus utama akibat digitalisasi. Banyak perusahaan media terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena persaingan dengan platform digital dan media sosial yang mendominasi distribusi dan monetisasi berita. Media arus utama yang mengedepankan prinsip jurnalistik seringkali kesulitan menjaga keberlanjutan bisnisnya.
Penguatan Media Arus Utama dan Literasi Digital
Untuk mengatasi masalah ini, Addin mendorong penguatan media arus utama dan mengajak masyarakat untuk kembali menjadikan media berbasis jurnalistik sebagai sumber informasi utama. Ia juga menyerukan kepada pengiklan, pemerintah, dan dunia usaha untuk memprioritaskan iklan di media arus utama, bukan platform digital asing yang sering menjadi sarang penyebaran hoaks.
Selain itu, peningkatan literasi digital, terutama di kalangan generasi muda, sangat penting agar masyarakat lebih kritis dalam menyaring informasi. Addin juga menuntut platform digital dan media sosial untuk lebih bertanggung jawab dengan memperketat regulasi dan algoritma untuk mencegah penyebaran konten menyesatkan.
Sinergi dan Transparansi dalam Menanggulangi Disinformasi
Addin menekankan perlunya sinergi antara media, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengedukasi publik dan membangun sistem deteksi dini terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan. Transparansi dalam penanganan hoaks juga krusial untuk memastikan upaya melawan disinformasi tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan pers.
Ia menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi dan kebhinnekaan di Indonesia. GP Ansor berkomitmen untuk terus memperjuangkan literasi digital, memperkuat peran media, dan mendorong regulasi yang lebih tegas terhadap platform digital agar tidak menjadi alat penyebaran berita palsu. "Kita tidak bisa membiarkan media yang bekerja dengan standar jurnalistik tinggi terus tergerus," tegasnya. "Jika dibiarkan, kita akan kehilangan jurnalisme berkualitas, dan masyarakat akan semakin rentan terhadap disinformasi."
