Gubernur Dedi Mulyadi Desak Pemprov Jabar Bekerja Taktis, Bukan Sekadar Administratif

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendesak jajaran Pemprov Jabar untuk mengutamakan pendekatan taktis, bukan hanya administratif, dalam menjalankan tugas, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bandung, 8 April 2025 (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan perlunya perubahan pendekatan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Dalam arahannya usai Halal Bi Halal di Gedung Sate Bandung, Selasa, beliau meminta jajarannya untuk bekerja secara taktis, bukan hanya administratif. Pernyataan ini disampaikan sebagai respon atas berbagai permasalahan yang masih terjadi di lapangan.

Dedi Mulyadi menjelaskan, selama ini Pemprov Jabar cenderung fokus pada aspek administratif seperti alokasi anggaran, monitoring, dan evaluasi terhadap kabupaten/kota. Namun, menurutnya, pendekatan ini tidak cukup efektif untuk mengatasi permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Beliau mencontohkan kasus masih banyaknya anak-anak dan ibu-ibu yang berjualan di jalanan Kota Bandung, bahkan di jam sekolah, sebagai indikasi kegagalan pendekatan administratif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan, "Tugas-tugas kita jangan lagi menjadi tugas administratif. Saya ingin Pemprov Jabar itu taktis. Tidak hanya bersifat administratif. Bahkan ada anak-anak yang tidak sekolah, mereka mengalami problem dalam jangka panjang. Ini harus dibenahi, tidak boleh hanya administratif, teriak di mana-mana pemberdayaan perempuan, tetapi perempuannya di sekitar tidak terberdayakan. Nah, ini salah satu bentuk taktis yang saya maksud."

Pentingnya Pendekatan Taktis dalam Pembangunan Jawa Barat

Dedi Mulyadi menginginkan Pemprov Jabar berperan lebih proaktif dalam mendorong perubahan di kabupaten/kota. Menurutnya, dengan Pemprov yang efisien dan taktis, maka kabupaten/kota pun akan terdorong untuk lebih efisien dan taktis dalam menjalankan tugasnya. Beliau mencontohkan keberhasilan beberapa daerah seperti Bekasi, Bogor, dan Karawang yang telah menunjukkan inisiatif dalam mengadvokasi kebersihan lingkungan dan percepatan pembangunan.

Gubernur juga mengungkapkan target pribadinya untuk menyelesaikan pembangunan di Jawa Barat dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 5-10 tahun, bukan dalam kurun waktu yang panjang seperti 100 tahun. Hal ini, menurutnya, dapat dicapai melalui inovasi-inovasi yang tidak hanya lahir dari ruang kerja, tetapi juga dari pengamatan langsung terhadap fenomena di lapangan. "Perubahannya drastis, angka-angkanya berubah sangat tajam. Dan seluruhnya itu lahir dari sebuah inovasi-inovasi yang tidak hanya lahir di ruang kerja, tapi lahir di berbagai tempat di seluruh provinsi Jawa Barat ketika kita melihat fenomena di lingkungan sekitar," ujar Dedi Mulyadi.

Pendekatan taktis yang dimaksudkan Gubernur menekankan pada respon cepat dan tepat terhadap permasalahan di lapangan, bukan hanya sekedar menjalankan prosedur administratif. Hal ini membutuhkan inisiatif dan kreativitas dari seluruh jajaran Pemprov Jabar untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Halal Bi Halal dan Apel Pertama Pasca Lebaran

Halal Bi Halal yang diselenggarakan di Gedung Sate tersebut juga sekaligus menjadi apel pertama pasca libur Lebaran 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar. Selain silaturahmi, acara tersebut juga dimeriahkan dengan jamuan makan prasmanan gratis di halaman dan kantin Gedung Sate.

Dengan adanya arahan dari Gubernur ini, diharapkan Pemprov Jabar dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, serta mampu memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Perubahan pendekatan kerja dari administratif ke taktis menjadi kunci utama dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Perubahan ini diharapkan akan berdampak positif pada berbagai sektor pembangunan di Jawa Barat, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan pendekatan yang lebih taktis, diharapkan permasalahan-permasalahan sosial dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.