Indonesia dan Thailand Jajaki Pembentukan Organisasi Menteri HAM ASEAN: Langkah Strategis untuk Peradaban Kemanusiaan
Indonesia dan Thailand berinisiatif membentuk Organisasi Menteri HAM ASEAN, sebuah langkah penting untuk memajukan hak asasi manusia di kawasan dan dunia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemerintah Thailand tengah menjajaki pembentukan sebuah organisasi kerja sama. Organisasi ini akan melibatkan para menteri di negara anggota ASEAN yang mengurusi bidang pembangunan HAM. Inisiatif strategis ini diharapkan dapat memperkuat peradaban kemanusiaan di Asia Tenggara.
Langkah awal pembentukan wadah ini dibahas oleh Menteri HAM Indonesia, Natalius Pigai, saat bertemu dengan Menteri Keadilan Thailand, Tawee Sodsong. Pertemuan penting tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Keadilan Thailand, Bangkok, pada Senin lalu. Pembicaraan ini menandai dimulainya upaya kolektif untuk meningkatkan perlindungan HAM di kawasan.
Sebagai negara pertama di ASEAN yang memiliki Kementerian HAM, Indonesia mengambil inisiatif ini untuk mengajak para menteri terkait bergabung. Tujuannya adalah menciptakan forum bersama yang dapat menyatukan visi dan langkah dalam memajukan hak asasi manusia. Wadah ini dinilai sangat strategis untuk mencapai tujuan tersebut.
Inisiatif Indonesia untuk Peradaban HAM Kawasan
Indonesia memandang pembentukan Organisasi Menteri HAM ASEAN sebagai wadah yang sangat strategis. Organisasi ini akan menjadi bagian integral dari upaya bersama untuk memajukan peradaban hak asasi manusia. Baik di tingkat regional maupun internasional, kontribusi ASEAN sangat dibutuhkan dalam mewujudkan stabilitas global.
Menteri Natalius Pigai menekankan bahwa ASEAN memiliki peran besar dalam stabilitas dunia. Oleh karena itu, inisiatif pembentukan organisasi ini dimulai dari Indonesia. Pembicaraan awal telah dilakukan dengan Thailand, dan akan dilanjutkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia sebagai pemimpin di bidang HAM.
Pigai juga mengungkapkan rencana untuk mengadakan agenda bersama para menteri urusan HAM di Indonesia pada tahun 2026. Ia berharap inisiatif ini dapat disampaikan ke semua menteri terkait di kawasan ASEAN tahun ini. Pertemuan perdana diharapkan dapat diselenggarakan di Jakarta tahun depan, menjadikan Indonesia tuan rumah sekaligus inisiator.
Potensi dan Tantangan HAM di ASEAN
Hampir semua negara-negara ASEAN menghadapi potensi masalah substantif yang serupa dalam aspek kemanusiaan. Isu-isu tersebut meliputi hubungan antara bisnis dan HAM, pembangunan dan HAM, serta lingkungan hidup dan HAM. Selain itu, ada juga masalah sosial budaya, sipil politik, migrasi, dan tata keadilan-perdamaian yang perlu perhatian serius.
Menteri Pigai menyatakan bahwa jika wadah ini terbentuk, negara-negara anggota dapat menyamakan persepsi. Mereka juga bisa merumuskan visi bersama dan menyatukan langkah untuk membangun peradaban HAM. Indonesia diharapkan dapat menjadi pemimpin dalam konteks ini, baik di tingkat regional maupun global.
Pembentukan Organisasi Menteri HAM ASEAN juga sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia. Hak asasi manusia memiliki nilai strategis dalam menciptakan perdamaian dunia. Dewan HAM Persatuan Bangsa-Bangsa pun mengharapkan negara-negara ASEAN bersatu dalam memajukan pembangunan HAM.
Dukungan Thailand dan Visi Masa Depan
Menteri Keadilan Thailand, Tawee Sodsong, menyambut positif langkah inisiatif yang diusulkan oleh Menteri HAM RI. Ia menilai inisiatif ini sangat luar biasa dan akan berdampak positif terhadap pembangunan HAM di kawasan ASEAN. Thailand menyatakan dukungannya penuh terhadap gagasan kerja sama ini.
Tawee Sodsong menambahkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut melalui departemen HAM di Kementerian Keadilan Thailand. Ia juga mengapresiasi terbentuknya Kementerian HAM di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan langkah maju Indonesia dalam komitmen terhadap HAM.
Menteri Pigai melihat inisiatif ini sebagai bentuk dukungan terhadap kiprah Presiden Prabowo Subianto di kancah kepemimpinan global. Ia menegaskan bahwa forum bersama para menteri ini akan menjadi cikal bakal langkah-langkah besar ke depan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembangunan HAM secara bertahap, dimulai dari ASEAN, lalu Asia-Pasifik, hingga tingkat internasional.
