Indonesia Dorong Reformasi Multilateral Inklusif di Pertemuan BRICS
Menlu RI Sugiono tekankan perlunya reformasi multilateral yang inklusif di pertemuan BRICS di Brasil, mendorong reformasi PBB dan WHO serta akses pendanaan pembangunan yang lebih luas.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, telah menekankan urgensi peningkatan reformasi multilateral untuk membuat tata kelola global lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan masa kini. Hal ini disampaikannya dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS (FMM) di Rio de Janeiro, Brasil, pada hari Senin.
Dalam pidatonya, beliau menyoroti perlunya reformasi lembaga global, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan memperkuat suara negara-negara berkembang dalam badan keuangan internasional. Beliau menyerukan perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari reformasi PBB yang lebih luas. Indonesia juga mendukung reformasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membangun sistem kesehatan global yang lebih tangguh, terutama dalam mempersiapkan pandemi dan keadaan darurat kesehatan global di masa depan.
Retno Marsudi juga menyoroti pentingnya memperkuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membangun sistem kesehatan global yang lebih tangguh, terutama dalam mempersiapkan pandemi dan keadaan darurat kesehatan global di masa depan. Indonesia mendukung reformasi WHO yang memprioritaskan kepentingan negara-negara anggotanya. "BRICS akan memainkan peran yang lebih besar sebagai pelopor dalam membangun dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan," katanya. "Kita harus beralih dari visi ke tindakan dengan mengambil langkah-langkah cepat dan efektif menuju reformasi."
Reformasi PBB dan Penguatan WHO
Indonesia, melalui Menlu Retno Marsudi, secara tegas menyerukan reformasi struktural di PBB, khususnya perluasan keanggotaan Dewan Keamanan. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan representasi yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas PBB dalam merespon berbagai tantangan global, termasuk isu perdamaian dan keamanan.
Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan WHO. Reformasi WHO, menurut Menlu, harus memprioritaskan kepentingan negara-negara anggotanya dan memastikan kesiapsiagaan global dalam menghadapi pandemi dan krisis kesehatan lainnya. Indonesia berkomitmen untuk aktif berpartisipasi dalam proses reformasi WHO ini.
Partisipasi aktif Indonesia dalam mendorong reformasi multilateral ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola global yang lebih adil dan demokratis. Indonesia berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem internasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang.
Keanggotaan NDB dan Kerja Sama Bilateral
Sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pendanaan pembangunan bagi negara-negara berkembang, Indonesia menyatakan niatnya untuk bergabung dengan New Development Bank (NDB). Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan global.
Di sela-sela pertemuan BRICS FMM, Menlu Retno Marsudi juga melakukan pembicaraan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Brasil, Mauro Vieira, serta pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Ethiopia dan Uni Emirat Arab. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral dan membahas isu-isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama.
Pertemuan BRICS ini menandai partisipasi pertama Indonesia sebagai anggota resmi, setelah bergabung pada bulan Januari. Keanggotaan Indonesia di BRICS diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional dan berkontribusi pada peningkatan kerja sama Selatan-Selatan.
Kesimpulan
Partisipasi Indonesia dalam pertemuan BRICS di Brasil menandai langkah penting dalam upaya Indonesia untuk mendorong reformasi multilateral yang lebih inklusif. Dengan menyerukan reformasi PBB dan WHO serta mendukung perluasan akses pendanaan pembangunan, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola global yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang. Keanggotaan di NDB semakin memperkuat komitmen tersebut.
