Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Komnas Haji Usul BPKH dan Danareksa Biayai Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi
Komnas Haji Usul BPKH dan Danareksa Biayai Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi

Komnas Haji mengusulkan agar BPKH dan Danareksa mendanai pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi untuk mengurangi biaya haji dan meningkatkan pengelolaan sektor haji dan umrah.

Revisi UU Haji: Solusi Atasi Antrean Panjang dan Tingkatkan Pelayanan Jamaah?
Revisi UU Haji: Solusi Atasi Antrean Panjang dan Tingkatkan Pelayanan Jamaah?

Revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tengah dibahas untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengatasi masalah antrean panjang.

Ketua MPR Dukung Penuh BPKH, Pastikan Dana Haji Terkelola Aman dan Terjangkau
Ketua MPR Dukung Penuh BPKH, Pastikan Dana Haji Terkelola Aman dan Terjangkau

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan dukungan penuh terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk pengelolaan dana haji yang amanah, produktif, dan efektif demi terwujudnya biaya haji yang lebih terjangkau.

BPKH Usul Revisi UU untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji
BPKH Usul Revisi UU untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendorong revisi UU agar pengelolaan dana haji lebih aman, adil, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi umat.

IPHI Tolak Pembubaran BPKH, Usul Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
IPHI Tolak Pembubaran BPKH, Usul Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menolak wacana pembubaran BPKH dan mengusulkan revisi UU No. 34 Tahun 2014 untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan dana haji yang lebih berpihak pada jamaah.

BPKH dan Muhammadiyah Jalin Sinergi Optimalkan Pengelolaan Dana Haji
BPKH dan Muhammadiyah Jalin Sinergi Optimalkan Pengelolaan Dana Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PP Muhammadiyah memperkuat kerja sama untuk pengelolaan dana haji yang lebih profesional, transparan, dan bermanfaat bagi umat Islam Indonesia.

BPKH Usul Penguatan Kewenangan Atur Penggunaan BPIH
BPKH Usul Penguatan Kewenangan Atur Penggunaan BPIH

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan penguatan kewenangan untuk memastikan penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai peruntukan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi KPK.

Kemenag Usul Dana BPIH untuk Operasional Petugas Haji Diatur dalam UU
Kemenag Usul Dana BPIH untuk Operasional Petugas Haji Diatur dalam UU

Kementerian Agama mengusulkan revisi UU Haji agar dana BPIH dapat digunakan untuk operasional petugas haji guna mengatasi kendala pendanaan dan kebijakan baru Arab Saudi.

Kemenag Usul Revisi UU Haji: Anggaran Biaya Ibadah Haji Butuh Dukungan APBN
Kemenag Usul Revisi UU Haji: Anggaran Biaya Ibadah Haji Butuh Dukungan APBN

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan revisi UU Haji agar anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji mendapat dukungan resmi dari APBN guna mengatasi kendala pendanaan.