Kades Kohod dan Tiga Lainnya Tersangka Pemalsuan Sertifikat di Tangerang
Polri menetapkan Kades Kohod, Arsin, beserta tiga tersangka lainnya terkait kasus pemalsuan 263 SHGB dan 17 SHM di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, yang diduga melibatkan surat-surat palsu dan dokumen terkait tanah.
Polri menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain Arsin, tiga tersangka lain juga ditetapkan, yaitu Sekretaris Desa Kohod (UK), dan dua penerima kuasa (SP dan CE). Kasus ini melibatkan ratusan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) yang diduga palsu.
Kronologi Kasus Pemalsuan Sertifikat
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, mengumumkan penetapan tersangka pada Selasa di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa keempat tersangka diduga bekerja sama membuat dan menggunakan surat-surat palsu. Dokumen palsu tersebut meliputi girik, surat pernyataan penguasaan fisik tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, dan surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat. Semua dokumen ini diduga dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 hingga November 2024.
Para tersangka diduga menggunakan dokumen palsu tersebut untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Alhasil, terbitlah 263 SHGB dan 17 SHM atas nama warga Desa Kohod. Proses penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara pada Selasa, 18 Februari 2024.
Barang Bukti yang Disita
Dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akte otentik, polisi telah menyita sejumlah barang bukti. Sebanyak 263 warkat telah dikirim ke laboratorium forensik (labfor) untuk diperiksa keabsahannya. Penggeledahan di beberapa lokasi pada Senin, 10 Februari 2024, juga membuahkan hasil berupa satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohod, dan peralatan lain yang diduga digunakan untuk memalsukan girik dan dokumen.
Modus Operandi dan Dampaknya
Modus operandi para tersangka melibatkan pembuatan dan penggunaan dokumen palsu untuk memperoleh sertifikat tanah. Hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan merugikan negara karena potensi penerbitan sertifikat tanah yang tidak sah. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan verifikasi yang ketat dalam proses penerbitan sertifikat tanah untuk mencegah tindakan kriminal serupa.
Proses Hukum yang Berjalan
Saat ini, keempat tersangka sedang menjalani proses hukum lebih lanjut. Polri akan terus menyelidiki kasus ini secara menyeluruh untuk mengungkap jaringan dan motif di balik pemalsuan sertifikat tersebut. Hasil penyelidikan labfor akan menjadi bukti penting dalam persidangan mendatang.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Masyarakat perlu diajak berpartisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaan aset desa agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan verifikasi untuk mencegah pemalsuan dokumen dan melindungi hak-hak masyarakat.
Kesimpulannya, penetapan Kades Kohod dan tiga orang lainnya sebagai tersangka merupakan langkah penting dalam penegakan hukum. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam proses penerbitan sertifikat tanah untuk mencegah tindakan kriminal dan melindungi hak-hak masyarakat.
