LIVE

Kejari Lombok Timur Ajak Masyarakat Laporkan Proyek Embung Bermasalah di Jerowaru

Kejaksaan Negeri Lombok Timur meminta masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan pada 10 proyek embung di Jerowaru, Lombok Timur, yang diduga merugikan keuangan negara.

#planetantara
Kejari Lombok Timur Ajak Masyarakat Laporkan Proyek Embung Bermasalah di Jerowaru
Kejaksaan Negeri Lombok Timur meminta masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan pada 10 proyek embung di Jerowaru, Lombok Timur, yang diduga merugikan keuangan negara. (©© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi proyek pembangunan infrastruktur di daerahnya. Ajakan ini muncul menyusul dugaan adanya permasalahan pada 10 proyek embung di Kecamatan Jerowaru. Dugaan tersebut muncul setelah adanya laporan dari masyarakat yang mengungkap indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lombok Timur, Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, menyatakan kesiapan Kejari untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait proyek embung yang bermasalah. "Kalau ada laporan masyarakat, tentunya laporan akan kami tindak lanjuti," tegas Bagus dalam keterangannya di Lombok Timur, Senin (17/3).

Namun, Bagus juga menekankan perlunya kajian mendalam terhadap informasi yang beredar. Pihaknya mengaku baru mendengar permasalahan ini dan membutuhkan waktu untuk mempelajari informasi yang ada sebelum mengambil langkah lebih lanjut. "Jadi, kami coba pelajari dahulu informasinya," tambahnya.

Dugaan Penggelembungan Harga dan Keuntungan Segilintir Pihak

Sorotan terhadap 10 proyek embung di Kecamatan Jerowaru ini sebelumnya dilontarkan oleh Gerakan Rakyat NTB (GERAK NTB). Ketua GERAK NTB, Arsa Ali Umar, mengungkapkan kecurigaan adanya penyimpangan yang menguntungkan segelintir pihak eksekutif dan legislatif. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil penelusuran langsung yang dilakukan oleh GERAK NTB di lapangan.

Salah satu temuan yang mengemuka adalah indikasi penggelembungan harga material proyek. Nilai penggelembungan tersebut mencapai puluhan juta rupiah dari total anggaran per proyek sebesar Rp191 juta. Temuan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran proyek tersebut.

GERAK NTB juga mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal Makruf, untuk memperhatikan proyek-proyek embung ini. Setiap tahun, proyek-proyek tersebut selalu mendapatkan kucuran dana untuk perbaikan, namun diduga masih terdapat masalah yang perlu ditangani secara serius.

Lokasi Proyek Embung yang Diduga Bermasalah

Sepuluh proyek embung yang diduga bermasalah tersebut tersebar di beberapa desa di Kecamatan Jerowaru, antara lain Desa Sukadamai, Pandan Wangi, Seriwe, dan Lekor. Proyek dengan nama paket rehabilitasi embung ini berada di bawah kendali Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok.

Dengan adanya laporan dari masyarakat dan temuan dari GERAK NTB, Kejari Lombok Timur berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Laporan-laporan tersebut akan menjadi dasar bagi Kejari untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menindak tegas jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum.

Masyarakat diimbau untuk melaporkan dugaan penyimpangan dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat dan valid. Hal ini penting untuk memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kejari Lombok Timur berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan memastikan keadilan ditegakkan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Pemkab Jember Usut Pencemaran Limbah di Desa Mayangan: Sampel Air Telah Diambil
Pemkab Jember Usut Pencemaran Limbah di Desa Mayangan: Sampel Air Telah Diambil

Pemerintah Kabupaten Jember mengambil sampel air untuk investigasi dugaan pencemaran limbah perusahaan di Desa Mayangan, yang telah dilaporkan warga dan berdampak pada lahan pertanian seluas 800 hektare.

#planetantara
Kasus Korupsi Proyek Rp32 Miliar Dikbud Lombok Timur Masuk Penyidikan
Kasus Korupsi Proyek Rp32 Miliar Dikbud Lombok Timur Masuk Penyidikan

Kejaksaan Negeri Lombok Timur resmi melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan TIK senilai Rp32 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, yang diduga melanggar aturan pengadaan barang dan mengarah pada penyedia tert

#planetantara
DPRD NTB Minta Tinjau Ulang Proyek Embung Rp1,9 Miliar di Lombok Timur: Tidak Efektif dan Dinilai Tak Tepat Sasaran
DPRD NTB Minta Tinjau Ulang Proyek Embung Rp1,9 Miliar di Lombok Timur: Tidak Efektif dan Dinilai Tak Tepat Sasaran

Ketua Komisi IV DPRD NTB meminta Gubernur untuk meninjau ulang proyek 10 embung di Lombok Timur senilai Rp1,9 miliar karena dinilai tidak efektif dan menuai komplain dari masyarakat.

#planetantara
Kasus Korupsi Pajak Penerangan Jalan Lombok Tengah Masih dalam Tahap Penyidikan
Kasus Korupsi Pajak Penerangan Jalan Lombok Tengah Masih dalam Tahap Penyidikan

Kejari Lombok Tengah menyatakan penanganan kasus dugaan korupsi pembayaran pajak penerangan jalan (PPJ) masih dalam tahap penyidikan, dengan rentang waktu penyelidikan yang cukup panjang, yaitu periode 2019-2023.

#planetantara
Kejagung Periksa Internal Kejari Aceh Tengah: Dugaan Pungli Proyek dan Dana Desa
Kejagung Periksa Internal Kejari Aceh Tengah: Dugaan Pungli Proyek dan Dana Desa

Tim Pengawasan Kejagung memeriksa internal Kejari Aceh Tengah terkait laporan dugaan pungutan liar proyek dan penggunaan dana desa untuk pelatihan. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Kejati Aceh.

#planetantara
Kejati NTB Periksa Pejabat Terkait Dugaan Korupsi Air Bersih Gili Trawangan
Kejati NTB Periksa Pejabat Terkait Dugaan Korupsi Air Bersih Gili Trawangan

Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa pejabat Kesbangpol NTB terkait dugaan korupsi dalam kerjasama penyediaan air bersih di Gili Trawangan, yang sebelumnya juga sempat diselidiki Polda NTB.

#planetantara
Mantan Kadis PUPR Ogan Ilir Ditetapkan Tersangka Korupsi Jalan
Mantan Kadis PUPR Ogan Ilir Ditetapkan Tersangka Korupsi Jalan

Kejari Ogan Ilir menetapkan mantan Kepala Dinas PUPR, JE, dan penyedia jasa, AI, sebagai tersangka korupsi proyek peningkatan jalan Kuang Dalam-Beringin Dalam tahun 2019 senilai Rp2 miliar, mengakibatkan kerugian negara Rp894 juta.

Sumber Antara
Korupsi PUPR Lebong, Bengkulu: Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar
Korupsi PUPR Lebong, Bengkulu: Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar

Kejari Lebong, Bengkulu, mengungkap kasus korupsi di Dinas PUPR dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar, terkait proyek pemeliharaan jembatan dan tebas bayang tahun 2023; penggeledahan kantor dan penetapan tersangka segera dilakukan.

Sumber Antara
Kejati NTB Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Bima
Kejati NTB Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Bima

Kejati NTB resmi menyelidiki dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Bima senilai Rp78 miliar yang sebelumnya ditangani KPK dan ditemukan penyimpangan anggaran Rp8,4 miliar oleh BPK NTB.

konten ai
Kejari Lombok Tengah Gandeng Ahli Pidana Usut Korupsi Pajak Penerangan Jalan
Kejari Lombok Tengah Gandeng Ahli Pidana Usut Korupsi Pajak Penerangan Jalan

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berkoordinasi dengan ahli pidana dari Jakarta untuk mengusut dugaan korupsi pajak penerangan jalan (PPJ) periode 2019-2023, yang berpotensi merugikan keuangan negara.

hukum
Kejari Muara Enim Sita Rp150 Juta Terkait Korupsi Pembangunan Siring
Kejari Muara Enim Sita Rp150 Juta Terkait Korupsi Pembangunan Siring

Kejaksaan Negeri Muara Enim menyita Rp150 juta sebagai barang bukti korupsi proyek pembangunan siring jalan di Pulau Panggung, Muara Danau, yang diduga dikerjakan tidak sesuai standar dan merugikan keuangan negara.

hukum