Kemendes dan BPOM Jalin Kerja Sama Awasi Obat dan Makanan di Desa
Kementerian Desa dan BPOM berkolaborasi untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di desa-desa guna melindungi kesehatan masyarakat dari produk yang tidak aman.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi bekerja sama untuk mengawasi keamanan obat dan makanan di seluruh desa Indonesia. Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh temuan obat dan makanan yang tidak berizin dan kadaluarsa di berbagai desa, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan pada Kamis, 27 Februari 2024, di Kantor Kemendes, Jakarta.
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak aman di desa-desa. "Sekarang di desa-desa, juga banyak persoalan tentang peredaran obat dan makanan yang kedaluwarsa, yang tidak berizin. Itu cenderung membahayakan kesehatan masyarakat desa," ujar Yandri kepada wartawan. Hal ini disampaikan seusai menghadiri Aksi Bersama Memperkuat Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Astacita Keenam Presiden Prabowo Subianto, yang fokus pada pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Kerja sama ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dan melindungi kesehatan masyarakat di pedesaan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan akses masyarakat desa terhadap obat dan makanan yang aman dan berkualitas.
Kerja Sama Strategis Awasi Obat dan Makanan di Pedesaan
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam pengawasan obat dan makanan di pedesaan. Ia menekankan pentingnya peran perangkat desa dalam pengawasan ini agar jangkauannya lebih luas. Selain pengawasan, kerja sama ini juga membuka peluang untuk memberikan pembinaan kepada usaha obat tradisional dan makanan rumahan di desa yang ingin meningkatkan kualitas dan kelas produknya.
Taruna juga berharap kerja sama ini dapat menyelaraskan program-program pemerintah, seperti program pangan desa aman, untuk menjamin makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas. "Itu membutuhkan pembinaan dengan menyalurkan melalui perangkat desa maka saya yakin itu lebih mudah," kata Taruna. Dengan demikian, pengawasan akan lebih efektif dan terintegrasi.
BPOM berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat desa mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang keamanan obat dan makanan yang mereka konsumsi.
Pentingnya Peran Perangkat Desa
Peran aktif perangkat desa sangat krusial dalam keberhasilan program ini. Mereka memiliki akses langsung ke masyarakat dan dapat menjadi ujung tombak dalam mendeteksi dan melaporkan peredaran obat dan makanan yang tidak aman. Oleh karena itu, pelatihan dan pemahaman yang baik tentang peraturan dan prosedur pengawasan sangat penting bagi perangkat desa.
Kerja sama Kemendes PDT dan BPOM ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan pengawasan yang ketat dan pembinaan yang tepat, diharapkan dapat mencegah peredaran obat dan makanan yang berbahaya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan melalui pembinaan usaha obat tradisional dan makanan rumahan. Dengan peningkatan kualitas produk, diharapkan usaha-usaha tersebut dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Ke depannya, kolaborasi antara Kemendes PDT dan BPOM akan terus ditingkatkan untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Evaluasi berkala dan adaptasi terhadap perkembangan situasi di lapangan akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat desa, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih sehat dan sejahtera.
