Kemenkumham dan Pemkot Palu Kolaborasi Bangun Kota Berbudaya Hukum
Kemenkumham Sulawesi Tengah dan Pemkot Palu berkolaborasi membangun kota berbudaya hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menjaga keamanan, ketertiban, serta perdamaian di Palu.
Kemenkumham dan Pemkot Palu bergandengan tangan membangun kota yang menjunjung tinggi hukum. Kolaborasi strategis antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu bertujuan menciptakan masyarakat Palu yang lebih sadar hukum. Inisiatif ini diresmikan pada Kamis lalu di Palu, Sulawesi Tengah, dengan harapan terciptanya lingkungan sosial yang aman, damai, dan tertib.
Pentingnya Budaya Hukum dalam Pembangunan Kota
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, menekankan pentingnya program membangun budaya hukum yang sadar hukum dan memberikan fasilitasi badan hukum. Beliau menjelaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Langkah kolaboratif ini merupakan komitmen nyata dalam mengedukasi masyarakat agar lebih memahami dan mematuhi hukum.
Rakhmat Renaldy menambahkan, "Budaya hukum merupakan bagian integral dari budaya umum, mencakup kebiasaan, opini, dan cara berpikir masyarakat." Dengan demikian, membangun budaya hukum berarti membentuk kebiasaan, opini, dan cara berpikir masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai hukum.
Dukungan Pemkot Palu terhadap Inisiatif Ini
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan bahwa inisiatif tersebut sangat bermanfaat dalam menunjang pembangunan kota. Beliau menjelaskan bahwa pembangunan yang sukses membutuhkan kesadaran masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap aturan, menjaga perdamaian, dan mencegah potensi gangguan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi.
Hadianto Rasyid menambahkan, "Pelaksanaan program prioritas Pemkot Palu perlu dielaborasi dengan program yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di daerah ini, salah satunya program yang diusung Kanwil Kemenkumham." Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Palu untuk bersinergi dengan berbagai pihak dalam membangun kota yang lebih baik.
Kerja Sama yang Sudah Terjalin
Wali Kota juga menjelaskan bahwa kerja sama antara Kemenkumham dan Pemkot Palu telah berjalan baik, khususnya dalam hal penggodokan rancangan peraturan daerah (ranperda) sebelum dibahas di DPRD. Hal ini menunjukkan adanya sinergi yang positif antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembuatan kebijakan.
Lebih lanjut, Hadianto Rasyid menekankan pentingnya sinergitas lintas sektor dalam memajukan bangsa dan negara. "Sinergitas lintas sektor sangat dibutuhkan dalam memajukan bangsa dan negara. Kehadiran pemerintah pusat di daerah sangat membantu penguatan pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Kesimpulan: Menuju Palu yang Lebih Baik
Kolaborasi antara Kemenkumham Sulawesi Tengah dan Pemkot Palu dalam membangun kota berbudaya hukum merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan Palu dapat menjadi kota yang lebih aman, damai, tertib, dan sejahtera. Inisiatif ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
Ke depannya, diharapkan kolaborasi ini akan terus berkembang dan menghasilkan program-program yang lebih inovatif dan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Palu. Dengan demikian, pembangunan kota Palu dapat berjalan dengan lebih optimal dan berkelanjutan.
