KKP Rehabilitasi Mangrove Jambi: Lawan Abrasi di Pesisir Timur
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merehabilitasi 5 hektare hutan mangrove di Jambi untuk mengatasi abrasi yang semakin parah di pesisir timur, khususnya di empat desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Abrasi di pesisir timur Jambi semakin mengkhawatirkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun turun tangan dengan program rehabilitasi hutan mangrove seluas lima hektare. Langkah ini diumumkan setelah rapat bersama kementerian terkait, dan akan dikerjakan tahun ini melalui pos anggaran Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) KKP, berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD).
Upaya Penanganan Abrasi di Jambi
Kepala Dinas Perikanan Tanjung Jabung Timur, Hendri, menjelaskan bahwa program rehabilitasi mangrove ini sangat penting, terutama bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengalami abrasi terparah. Abrasi telah menyebabkan hilangnya ratusan meter daratan dan memaksa puluhan warga mengungsi dari rumah mereka di empat desa yang paling terdampak: Sungai Bunuh, Sungai Jambat, Kuala Simbur, dan Lambur.
Ari Suriyanto, pemerhati lingkungan Jambi, menambahkan bahwa pemanasan global dan penebangan liar mangrove berkontribusi pada percepatan abrasi. Ia menekankan pentingnya penanganan serius mengingat abrasi telah terjadi secara masif sejak tahun 2007. Lebih dari 80 persen dari 196 kilometer garis pantai di dua kabupaten (Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat) berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan berkurangnya pohon bakau semakin memperparah situasi.
Dukungan Pemerintah dan Masyarakat
Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Firmansyah Ayusda, mengakui bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi mangrove sangat besar dan memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga menekankan pentingnya langkah konservatif, seperti edukasi masyarakat dan pengawasan ketat untuk mencegah aktivitas yang merusak lingkungan. Rehabilitasi, termasuk penanaman kembali mangrove, merupakan langkah krusial untuk memperbaiki garis pantai.
Program rehabilitasi mangrove ini diharapkan dapat mengurangi dampak abrasi yang mengancam pemukiman warga dan lingkungan pesisir. Kerja sama antara KKP, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program ini. Selain penanaman mangrove, edukasi dan pengawasan masyarakat juga menjadi kunci untuk mencegah abrasi di masa mendatang. Dengan komitmen bersama, diharapkan permasalahan abrasi di pesisir Jambi dapat diatasi secara efektif.
Kesimpulan
Rehabilitasi mangrove seluas lima hektare di Jambi merupakan langkah awal yang penting dalam upaya mengatasi abrasi yang semakin parah. Program ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Suksesnya program ini akan berdampak positif bagi pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Jambi.