KKP Tunda Cabut Pagar Laut Tanjung Pasir: Proses Hukum Masih Berjalan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunda pencabutan pagar laut ilegal di Tanjung Pasir, Tangerang, menunggu hasil penyidikan dan proses hukum terkait penanaman pagar tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan akan menunda pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang. Penundaan ini disebabkan proses penyidikan terkait penanaman pagar tersebut masih berlangsung. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan hal ini di Pantai Kedonganan, Bali, Minggu (19/1).
Proses Hukum dan Barang Bukti
Menurut Menteri Trenggono, pencabutan pagar baru dapat dilakukan setelah diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas penanaman pagar tersebut. Ia menekankan pentingnya pagar bambu tersebut sebagai barang bukti dalam proses hukum. "Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah (penyidikan)," ujarnya. Beliau menambahkan bahwa informasi mengenai pembongkaran sebagian pagar oleh TNI AL masih perlu dikonfirmasi, dan seharusnya pagar tersebut tetap menjadi barang bukti hingga proses hukum selesai.
Penyidikan dan Penyegelan Berlanjut
Meskipun beberapa bagian pagar sudah dicabut, KKP memastikan proses penyidikan tetap berlanjut. KKP juga telah menyegel pagar laut untuk mempermudah proses tersebut. Tidak ada pengajuan izin pemasangan pagar kepada KKP, dan jika ada pun, KKP akan memeriksa detail lokasi untuk memastikan tidak berada di kawasan konservasi. "Jadi kalau ada seperti itu jelas pasti kami larang kegiatan seperti itu. Tapi itu tidak ada pengajuan, sehingga kami lakukan penyegelan," tegas Menteri Trenggono.
Kewenangan dan Sanksi
KKP hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai kewenangannya. Sementara itu, sanksi hukum dan potensi kerugian negara menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. "Dari sisi lingkungan, saya kira Menteri Lingkungan Hidup yang bisa menghitung (kerugian). Kalau dari kami kegiatan (ilegal) di laut itu dari sisi administratif," jelas Menteri Trenggono.
Pembongkaran Pagar oleh TNI AL
Sebelumnya, pada Sabtu (18/1), sekitar 600 personel TNI AL bersama nelayan telah membongkar pagar laut sepanjang dua kilometer di Pantai Tanjung Pasir hingga Pantai Kronjo. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, menjelaskan proses pembongkaran bertahap tersebut melibatkan 30 kapal nelayan untuk mengangkut bambu.
Kesimpulan
Dengan demikian, penundaan pencabutan pagar laut di Tanjung Pasir menunggu selesainya proses penyidikan dan hukum yang sedang berjalan. KKP menekankan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan dalam kasus ini.