Kolaborasi Kunci Majukan Desa di Tengah Pemotongan Anggaran
Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mendorong kolaborasi untuk memajukan desa meskipun anggaran negara dipotong Rp306,69 triliun.
Jakarta, 7 Juli 2024 - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Ahmad Riza Patria, menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendorong kemajuan daerah pedesaan di tengah kebijakan pemerintah yang mengedepankan efisiensi anggaran. "Saya yakin, melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa, kita mampu memberdayakan desa dan memajukannya meskipun anggaran terbatas," ujarnya di Jakarta, Jumat lalu.
Kerjasama Antar Sektor: Strategi Hadapi Pemotongan Anggaran
Kementerian PDT telah aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga lain, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa. Kerjasama ini difokuskan untuk membimbing desa menuju kemajuan. Menurut Riza Patria, mobilisasi dan sinkronisasi sumber daya antar sektor sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan pedesaan yang efektif dan bermanfaat secara ekonomi.
Pernyataan ini disampaikan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp306,69 triliun (sekitar US$18 miliar). Pemotongan ini mengharuskan kementerian dan lembaga negara memangkas anggaran hingga Rp256,1 triliun (US$15,7 miliar).
Dampak Pemotongan Anggaran terhadap Kementerian PDT
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR dan beberapa kementerian di Jakarta, Kamis lalu, diumumkan bahwa anggaran Kementerian PDT dipotong sebesar Rp1,03 triliun (sekitar US$59 juta) akibat kebijakan efisiensi. Setelah pemotongan, anggaran Kementerian PDT tahun ini menjadi Rp1,1 triliun (US$68 juta), ungkap Ketua Komisi V DPR, Lasarus.
Meskipun Menteri PDT, Yandri Susanto, hadir dalam rapat tersebut, beliau belum merinci program atau pos anggaran mana yang akan terdampak pemotongan. Komisi V DPR dan Kementerian PDT akan mengadakan rapat lanjutan pekan depan untuk membahas detail pemotongan anggaran tersebut, mengingat rapat Kamis lalu dihadiri oleh banyak lembaga negara.
Pentingnya Kolaborasi untuk Pembangunan Desa
Pemotongan anggaran yang signifikan mengharuskan strategi baru dalam pembangunan desa. Kolaborasi menjadi kunci untuk memastikan program-program penting tetap berjalan dan dampaknya tetap terasa bagi masyarakat desa. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan pembangunan desa tetap dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Inisiatif kolaboratif dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari pendanaan bersama, berbagi keahlian dan teknologi, hingga pengembangan program-program yang terintegrasi. Dengan demikian, meskipun anggaran terbatas, pembangunan desa tetap dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Tantangan dan Peluang di Tengah Efisiensi Anggaran
Meskipun pemotongan anggaran menimbulkan tantangan, hal ini juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan desa. Dengan fokus pada kolaborasi dan optimalisasi sumber daya, diharapkan pembangunan desa dapat tetap berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ke depan, penting bagi semua pihak untuk terus berkomitmen dalam mendukung pembangunan desa, baik melalui dukungan anggaran maupun kolaborasi yang efektif. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan, meskipun menghadapi kendala anggaran.
Kesimpulan
Pemotongan anggaran pemerintah mengharuskan Kementerian PDT untuk lebih kreatif dan kolaboratif dalam menjalankan program pembangunan desa. Kerjasama antar berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, swasta, hingga masyarakat, menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa di tengah keterbatasan anggaran. Fokus pada efisiensi dan efektivitas menjadi penting untuk memastikan program pembangunan desa tetap berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
