Komisi XII DPR Minta Pengelola KEK Lido Perbaiki Dokumen Lingkungan
Komisi XII DPR RI meminta pengelola KEK Lido, PT MNC Land Lido, untuk segera melengkapi dokumen lingkungan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.
Jakarta, 18 Februari 2024 - Polemik terkait dokumen lingkungan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido kembali mencuat. Komisi XII DPR RI mendesak PT MNC Land Lido, pengelola KEK Lido, untuk segera melengkapi seluruh dokumen izin lingkungan dan melaporkan secara berkala sesuai aturan. Desakan ini muncul setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan dugaan pelanggaran terkait ketidaksesuaian dokumen pasca pergantian nama pengelola dari PT Lido Nirwana Parahyangan ke PT MNC Land Lido.
Dugaan Pelanggaran Dokumen Lingkungan KEK Lido
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan KLH dan PT MNC Land Lido, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyampaikan kesimpulan rapat. Kesimpulan tersebut menekankan pentingnya kepatuhan PT MNC Land Lido terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi XII juga mendesak Deputi Gakkum KLH dan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.
Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH, Rizal Irawan, mengungkapkan temuan dugaan pelanggaran. Menurutnya, PT MNC Land Lido, yang mendapatkan status KEK berdasarkan PP 69/2021, tidak melakukan perubahan dokumen dan persetujuan lingkungan seusai pergantian nama. Perbedaan jumlah kegiatan dalam master plan tahun 2016 (11 kegiatan) dan 2021 (21 kegiatan) menjadi sorotan utama.
Penjelasan Pihak PT MNC Land Lido
Hary Tanoesoedibjo, pengusaha sekaligus pemilik MNC Group dan Direktur Utama PT MNC Land Lido, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa proses pengurusan Amdal dilakukan pada 2017 setelah pengambilalihan PT Lido Nirwana Parahyangan. Pergantian nama perusahaan menjadi PT MNC Land Lido terjadi beberapa bulan kemudian. Ia menegaskan bahwa pembangunan hotel yang sudah berdiri telah sesuai dengan Amdal yang dikeluarkan pada 2017 atas nama PT Lido Nirwana Parahyangan.
Hary Tanoesoedibjo menekankan bahwa pihak yang mengurus Amdal adalah sama, dan pihaknya memastikan semua dokumen yang diperlukan telah dipenuhi. Ia menyayangkan terjadinya kesimpangsiuran yang menurutnya bisa dihindari jika pergantian nama perusahaan dilakukan lebih awal.
Langkah Selanjutnya
Permasalahan ini menyoroti pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dalam pengembangan KEK. Langkah selanjutnya dari KLH dan Komisi XII DPR RI akan menentukan bagaimana penyelesaian masalah ini. Apakah akan ada sanksi atau tindakan korektif lainnya, masih perlu dilihat perkembangannya. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya memperhatikan detail administrasi dan regulasi dalam proyek-proyek berskala besar.
Kejelasan dan kepastian hukum sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Proses penyelesaian masalah ini diharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi proyek-proyek KEK lainnya agar selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Ke depannya, pengawasan dan evaluasi dokumen lingkungan perlu diperketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
