Koperasi Desa Merah Putih: Solusi Pemerataan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan?

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, selaras dengan RPJMN 2025-2029, ditargetkan untuk memberdayakan ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Jakarta, 7 Maret 2025 - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard, menyatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Inisiatif ini diluncurkan sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, seperti yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025.

Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diadakan di Kantor Kementerian Koperasi dihadiri oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Mereka membahas strategi implementasi program ambisius ini yang menargetkan peluncuran 70.000 Koperasi Desa Merah Putih pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Dengan berperan sebagai konsolidator ekonomi desa, koperasi ini diharapkan mampu menekan inflasi, meningkatkan harga jual hasil tani, mengurangi dominasi perantara (middleman), dan menciptakan lapangan kerja baru. Lebih jauh lagi, inisiatif ini diharapkan berkontribusi pada inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ketahanan ekonomi desa secara keseluruhan.

Strategi Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih

Wakil Menteri Bappenas menekankan pentingnya pengembangan industri agro maritim dan swasembada pangan melalui koperasi. "Pembentukan koperasi desa ini sejalan dengan RPJMN 2025-2029. Koperasi diharapkan dapat berperan aktif dalam pengembangan industri agro maritim dan swasembada pangan. Oleh karena itu, pengembangannya dapat diarahkan pada sektor produksi," ujarnya.

Pendekatan bottom-up menjadi kunci keberhasilan program ini. Setiap desa memiliki karakteristik unik, sehingga diperlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Pendampingan dalam penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan pengelolaan administrasi menjadi sangat krusial untuk memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip koperasi.

Pemerintah menyadari pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan ini. "Sinergi pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mendukung Koperasi Desa Merah Putih berperan nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi instrumen efektif mengentaskan kemiskinan di pedesaan," tambah Febrian.

Manfaat Strategis Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian desa. Beberapa manfaat strategis yang diharapkan meliputi:

• Penekanan Inflasi: Dengan mengelola pasokan dan distribusi produk pertanian secara efisien.
• Peningkatan Harga Jual Hasil Tani: Dengan mengurangi peran perantara dan memberikan akses pasar yang lebih luas kepada petani.
• Pengurangan Peran Middleman: Memberdayakan petani dan meningkatkan pendapatan mereka secara langsung.
• Penciptaan Lapangan Kerja: Melalui berbagai aktivitas koperasi, mulai dari produksi hingga pemasaran.
• Inklusi Keuangan: Memberikan akses kepada layanan keuangan formal bagi masyarakat desa.
• Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.
• Ketahanan Ekonomi Desa: Meningkatkan ketahanan ekonomi desa terhadap guncangan ekonomi.

Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi besar untuk menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi di pedesaan dan mewujudkan cita-cita pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan di Indonesia. Suksesnya program ini akan sangat bergantung pada implementasi yang tepat dan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.