KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka, Penyidikan Dugaan Suap Tetap Berjalan
KPK tetap melanjutkan penyidikan dugaan suap terhadap Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, bersamaan dengan penyidikan kasus perintangan penyidikan terkait pelarian Harun Masiku.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan dugaan kasus suap yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, tetap berlanjut. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025. Penyidikan tersebut akan dilakukan secara bersamaan dengan penyidikan kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) yang juga menyeret Hasto.
Dugaan suap yang melibatkan Hasto Kristiyanto terkait dengan kasus Harun Masiku dan kawan-kawan yang diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, Anggota Komisi Pemilihan Umum RI periode 2017-2022. Hasto sendiri telah ditahan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2025, di Rutan KPK. Penahanan ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan.
Ketua KPK menjelaskan bahwa penyidikan terhadap Hasto mencakup dugaan perintangan penyidikan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal ini diterapkan karena tindakan Hasto diduga menyebabkan Harun Masiku berhasil menghindari operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan hingga kini masih menjadi buronan.
Kronologi Perintangan Penyidikan
Pada 8 Januari 2020, KPK melakukan OTT terkait dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku. Namun, menurut keterangan Ketua KPK, Hasto Kristiyanto diduga mengintervensi proses OTT tersebut. Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi yang biasa digunakan sebagai kantor Hasto, untuk menghubungi Harun Masiku agar menenggelamkan ponselnya dan melarikan diri. "Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini," jelas Setyo.
Tidak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto juga diduga memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel yang berada dalam penguasaan Kusnadi. Ponsel tersebut diduga berisi informasi yang berkaitan dengan pelarian Harun Masiku. "Di mana (dalam ponsel tersebut) terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK," ujar Setyo Budiyanto.
Lebih lanjut, penyidik KPK juga menemukan bukti bahwa Hasto mengumpulkan beberapa orang yang terkait dengan kasus Harun Masiku dan menginstruksikan mereka untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya kepada KPK jika dipanggil. Tindakan ini diduga bertujuan untuk menghambat dan mempersulit proses penyidikan kasus suap yang sedang berjalan.
Bukti dan Pasal yang Diterapkan
KPK telah mengumpulkan berbagai bukti yang mendukung dugaan keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perintangan penyidikan. Bukti-bukti tersebut antara lain keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti elektronik. Dengan bukti-bukti yang cukup, KPK menerapkan pasal perintangan penyidikan terhadap Hasto, menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut kasus ini sampai tuntas.
Proses penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto akan terus berjalan. KPK berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh penting partai politik dan berpotensi mengungkap jaringan yang lebih luas.
Dengan ditetapkannya Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, KPK berharap dapat mengungkap lebih banyak informasi terkait kasus suap dan perintangan penyidikan ini. Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan masyarakat diharapkan untuk menunggu hasil akhir dari proses tersebut.
