Hasto Kristiyanto Yakin Keadilan akan Ditegakkan dalam Kasus Dugaan Perintangan Penyidikan
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan akan mengikuti proses hukum terkait kasus dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku dan optimis keadilan akan ditegakkan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan setelah didakwa terlibat dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Peristiwa ini terjadi di Jakarta pada Jumat, 14 Maret, dan bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Hasto, dalam pernyataannya seusai sidang pembacaan surat dakwaan, menekankan komitmennya untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa keadilan akan ditegakkan, mengingat pondasi negara hukum yang dibangun atas pengorbanan para pahlawan. "Untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa dan rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum," tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan pilar penting bagi tegaknya keadilan dan kemajuan negara. Tanpa supremasi hukum, pembangunan negara dan investasi akan menjadi sia-sia. Ia juga menyoroti pentingnya menghormati proses hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mencegah upaya pendaurulangan kasus demi kepentingan politik.
Kronologi dan Dakwaan Terhadap Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto telah mendengarkan dengan seksama surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Ia meyakini bahwa kasus ini merupakan kriminalisasi hukum dan pengungkapan kembali perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, didorong oleh kepentingan politik. "Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita," harapnya.
Dakwaan terhadap Hasto mencakup dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku pada periode 2019-2024. Ia diduga memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk menenggelamkan telepon genggam milik Harun setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan.
Tidak hanya itu, Hasto juga diduga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk melakukan hal serupa. Selain tuduhan perintangan penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sebesar 57.350 dolar Singapura (sekitar Rp600 juta) kepada Wahyu Setiawan.
Uang tersebut diduga diberikan agar Wahyu mengupayakan persetujuan KPU terhadap pergantian antarwaktu (PAW) Caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I, Riezky Aprilia, untuk Harun Masiku. Atas perbuatannya, Hasto terancam pidana sesuai Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Analisis dan Implikasi Kasus
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan Hasto yang menyebut kriminalisasi dan kepentingan politik menjadi sorotan publik. Proses hukum selanjutnya akan menentukan kebenaran dan keadilan dalam kasus ini. Publik menantikan transparansi dan objektivitas dalam proses peradilan.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara. Proses hukum yang adil dan transparan akan menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus ini dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Lebih lanjut, kasus ini juga menjadi sorotan bagi partai politik. Peran partai politik dalam menjaga integritas dan menegakkan hukum menjadi hal krusial. Kepercayaan publik terhadap partai politik akan berdampak pada stabilitas politik dan pembangunan negara.
Kesimpulannya, kasus dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto Kristiyanto menjadi perhatian publik. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan integritas partai politik sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara.
