KPU RI Pantau Kesiapan PSU di Barito Utara, Kendala Sinyal Masih Jadi Tantangan
Anggota KPU RI memantau kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Barito Utara, Kalimantan Tengah, kendati kendala sinyal di beberapa TPS masih menjadi tantangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah gencar melakukan persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Ifa Rosita, didampingi anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan pemantauan langsung kesiapan PSU di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk di Malawaken dan Melayu pada Jumat (21/3).
Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan PSU berjalan lancar dan sesuai aturan. Kesiapan petugas KPPS, distribusi surat pemberitahuan (C6), hingga aksesibilitas teknologi informasi menjadi fokus utama pengawasan. Hasilnya, ditemukan kesiapan yang baik di beberapa TPS, namun ada juga tantangan yang perlu segera diatasi.
Salah satu fokus utama pengawasan adalah memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi. Proses ini meliputi pemahaman petugas KPPS dalam melayani pemilih, distribusi surat C6, dan mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul selama proses PSU berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan Pilkada Barito Utara berjalan demokratis dan transparan.
Kesiapan Petugas dan Distribusi Surat Pemberitahuan
Menurut Ifa Rosita, kesiapan petugas KPPS di TPS 1 Melayu dinilai cukup baik. "Kami telah melakukan wawancara dan tes pengetahuan kepada petugas, serta simulasi studi kasus. Sejauh ini, mereka sudah memahami bagaimana melayani pemilih," ujarnya di Muara Teweh. Namun, masih terdapat kendala distribusi surat C6 yang belum tuntas di beberapa lokasi.
Di Malawaken, sekitar 42 pemilih belum menerima surat pemberitahuan, sementara di lokasi lain masih ada sekitar 80 pemilih yang belum menerimanya. Meskipun demikian, Ifa menekankan bahwa pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa e-KTP ke TPS. Pihak KPU terus berupaya memastikan seluruh pemilih mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi dalam PSU.
Sosialisasi kepada masyarakat juga terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam PSU kali ini. Harapannya, partisipasi pemilih akan lebih tinggi dibandingkan pemungutan suara sebelumnya. KPU berkomitmen untuk memastikan proses PSU berjalan lancar dan demokratis.
Kendala Blank Spot Sinyal di Malawaken
Salah satu kendala yang ditemukan selama pemantauan adalah blank spot atau wilayah tanpa sinyal di Malawaken. Hal ini berpotensi menghambat proses pelaporan dan verifikasi data pemilu. "Informasinya, dari Diskominfo akan difasilitasi Starlink untuk mengatasi kendala ini," ungkap Ifa Rosita. Penggunaan teknologi Starlink diharapkan dapat mengatasi masalah konektivitas di daerah terpencil ini.
Ketersediaan sinyal internet yang memadai sangat penting untuk kelancaran proses PSU. Dengan adanya akses internet yang stabil, proses pelaporan data pemilu dapat dilakukan secara efisien dan akurat. KPU terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi kendala blank spot sinyal ini.
Tim monitoring juga melibatkan pejabat KPU Provinsi Kalimantan Tengah, seperti Titi Yusna dari Divisi Hukum dan Pengawasan dan Wawan Dirahat Maja dari Divisi Data dan Informasi. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen KPU untuk memastikan proses PSU berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi.
Keseluruhan Kesiapan PSU di Barito Utara
Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, menyatakan kesiapan pelaksanaan PSU di dua TPS, yaitu TPS 01 Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken. TPS 01 Melayu memiliki 587 pemilih, sedangkan TPS 04 Desa Malawaken memiliki 568 pemilih. "Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan PSU untuk menentukan pemimpin daerah untuk lima tahun ke depan," ujar Siska.
Pilkada Barito Utara diikuti dua pasangan calon kepala daerah, yaitu pasangan Gogo Purman Jaya - Hendro Nakalelo (nomor urut 1) dan Akhmad Gunadi Nadalsyah - Sastra Jaya (nomor urut 2). PSU ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang dipilih secara demokratis dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Barito Utara.
Secara keseluruhan, pemantauan KPU RI menunjukkan kesiapan yang cukup baik untuk pelaksanaan PSU di Barito Utara, meskipun masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi. KPU berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan PSU berjalan lancar dan demokratis, serta memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi.