Kulon Progo Optimalkan PBB-P2 Lewat Digitalisasi, Target Rp27,44 Miliar

BKAD Kulon Progo genjot optimalisasi pendapatan PBB-P2 tahun 2025 hingga Rp27,44 miliar melalui perluasan layanan digital dan edukasi wajib pajak, serta pengawasan ketat.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo gencar memperluas layanan digital untuk optimalisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Target pendapatan PBB-P2 pada tahun 2025 mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp27,44 miliar.

Langkah ini diambil untuk memudahkan wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajaknya. Inisiatif ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah BKAD Kulon Progo, Chris Agung Pambudi, menjelaskan strategi yang diterapkan.

Salah satu strategi kunci adalah pendataan potensi wajib pajak yang lebih komprehensif. BKAD Kulon Progo tidak hanya mendata, tetapi juga memberikan edukasi dan bantuan kepada calon wajib pajak dalam proses pendaftaran. Kemudahan transaksi non-tunai juga difasilitasi untuk mempermudah proses pembayaran pajak.

Untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan dalam pembayaran pajak, BKAD Kulon Progo juga memperketat pengawasan. Pengawasan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pemantauan dengan tapping box dan uji petik untuk memastikan kesesuaian antara nilai pajak yang dibayarkan dengan omset yang diperoleh wajib pajak. Keterlibatan dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan omset usahanya juga dianggap sangat penting.

Optimalisasi pajak ini didorong oleh pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan di Kulon Progo. Langkah ini juga menjadi penting mengingat potensi penerimaan pajak di Kulon Progo masih relatif rendah. Rendahnya potensi penerimaan pajak ini berkorelasi dengan struktur perekonomian Kulon Progo yang masih didominasi sektor primer, seperti pertanian.

Sektor jasa, seperti perhotelan dan restoran, juga belum berkembang pesat di Kulon Progo jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Sleman dan Bantul. Sleman, misalnya, memiliki penerimaan pajak dari sektor jasa yang jauh lebih besar karena keberadaan pusat-pusat perbelanjaan yang melimpah. Oleh karena itu, upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah terus dilakukan BKAD Kulon Progo untuk memaksimalkan potensi yang ada.

Kepala BKAD Kulon Progo, Taufik Amrullah, sebelumnya telah menyampaikan bahwa untuk tahun 2025, terdapat 362.860 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan total nilai mencapai Rp27,44 miliar. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, Kulon Progo berhasil mencapai target PBB-P2 sebesar Rp25 miliar, dengan perolehan aktual mencapai Rp25,89 miliar. Terjadi peningkatan sekitar dua persen dibandingkan ketetapan PBB-P2 tahun 2024 yang sebesar Rp26,89 miliar.

Dengan berbagai strategi yang diterapkan, BKAD Kulon Progo optimis dapat mencapai target penerimaan PBB-P2 tahun 2025. Peningkatan layanan digital dan edukasi kepada wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga berkontribusi pada pembangunan daerah.