Maruarar Tegaskan Lahan Program 3 Juta Rumah Harus "Clean and Clear"
Menteri Perumahan Maruarar Sirait menekankan pentingnya lahan "clean and clear" untuk program 3 juta rumah, kendati masih ada tantangan pengadaan lahan seperti di Bekasi yang masih dihuni 1000 KK.
Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dengan tegas menyatakan bahwa lahan yang akan digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus benar-benar bersih dan bebas masalah hukum atau yang dikenal dengan istilah "clean and clear". Pernyataan tersebut disampaikan saat beliau meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 22 Februari.
Peninjauan lahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan program pembangunan 3 juta rumah. Namun, kunjungan tersebut juga mengungkap tantangan yang cukup signifikan. Terdapat sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK) yang masih bermukim di lahan tersebut, sehingga proses pengadaan lahan menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu.
Keberadaan 1000 KK di lahan eks BLBI di Kalimalang menjadi penghambat utama dalam mewujudkan target pemerintah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memastikan aspek legalitas dan sosial dalam setiap pembangunan perumahan. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dan terus mencari lokasi alternatif yang sesuai dengan kriteria "clean and clear" untuk mendukung program 3 juta rumah.
Tantangan Pengadaan Lahan untuk Program 3 Juta Rumah
Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menekankan urgensi penyelesaian masalah lahan ini. Beliau menyatakan, "Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat." Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat. Namun, proses pengadaan lahan yang "clean and clear" bukanlah hal yang mudah, terutama mengingat banyaknya kendala sosial dan legal yang mungkin dihadapi.
Presiden telah memberikan instruksi kepada Menteri untuk bekerja cepat dalam program ini. Oleh karena itu, pencarian lahan yang memenuhi kriteria "clean and clear" menjadi prioritas utama. Pemerintah menyadari bahwa ketersediaan lahan yang sesuai merupakan kunci keberhasilan program 3 juta rumah ini. Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga terkait.
Meskipun terdapat tantangan dalam pengadaan lahan, pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dan memperhatikan aspek sosial serta legalitas lahan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan memastikan keberlanjutan program.
Realisasi Program 3 Juta Rumah dan KPR Subsidi
Salah satu indikator keberhasilan program 3 juta rumah adalah realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi. Data menunjukkan capaian yang cukup signifikan dalam 100 hari kerja pemerintahan. Realisasi KPR subsidi mencapai 87.736 unit rumah.
Rinciannya, 36.118 unit rumah berasal dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 unit rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN), dan 50.234 unit rumah masih dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi. Data ini menunjukkan progres yang positif dalam upaya pemerintah menyediakan akses perumahan yang layak bagi masyarakat.
Meskipun pencapaian ini patut diapresiasi, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengadaan lahan. Pemerintah perlu terus berupaya mengatasi kendala tersebut agar program 3 juta rumah dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Komitmen untuk memastikan lahan "clean and clear" merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut.
Keberhasilan program 3 juta rumah tidak hanya bergantung pada realisasi KPR subsidi, tetapi juga pada ketersediaan lahan yang memadai dan terbebas dari permasalahan hukum. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan lahan "clean and clear" harus terus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dengan berbagai pihak terkait.
Pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan lahan dan memastikan program 3 juta rumah dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
