Mukomuko Minta Desa Sesuaikan APBDes 2025 untuk Program Jagung Satu Juta Hektare
Dinas PMD Kabupaten Mukomuko meminta seluruh desa menyesuaikan APBDes 2025 untuk mendukung program penanaman satu juta hektare jagung dari Kementerian Pertanian dan Polri, dengan perubahan mekanisme dana ketahanan pangan menjadi penyertaan modal.
Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, tengah bersiap mendukung program nasional penanaman satu juta hektare jagung. Hal ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko yang meminta seluruh desa di wilayah tersebut untuk melakukan penyesuaian anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tahun 2025. Program ambisius ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Polri, dan dana desa diharapkan dapat berperan penting dalam merealisasikannya.
Inisiatif ini diumumkan pada Minggu lalu oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMD Kabupaten Mukomuko, Wagimin. Beliau menjelaskan bahwa sebagian besar desa telah menetapkan APBDes melalui musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes), namun alokasi dana ketahanan pangan belum sepenuhnya mencakup program penanaman jagung. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian APBDes untuk mengakomodasi program ini.
Wagimin menekankan pentingnya perubahan mekanisme penggunaan dana. "Karena ada dana ketahanan pangan sebagian desa yang belum menyentuh jagung, dan ada juga yang untuk jagung, maka mekanisme melakukan perubahan APBDes," katanya. Kerjasama Kementerian Pertanian dan Polri dalam program ini dijalankan hingga tingkat kabupaten, memanfaatkan dana desa untuk ketahanan pangan sebagai salah satu sumber pendanaan.
Penyesuaian APBDes dan Mekanisme Penyertaan Modal
Lebih lanjut, Wagimin menjelaskan bahwa penyesuaian APBDes tidak hanya sebatas memasukkan program penanaman jagung ke dalam anggaran ketahanan pangan. Mekanisme pendanaan juga harus diubah menjadi penyertaan modal. Hal ini merujuk pada Permendes Nomor 3 tahun 2025 yang mengatur realisasi dana penyertaan modal melalui transfer ke rekening Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau tim pelaksana kegiatan (TPK) ketahanan pangan.
Perubahan mekanisme ini cukup signifikan. "Harus ada perubahan mekanisme yang selama ini di bidang pemberdayaan sub ketahanan pangan sekarang berubah di pembiayaan sub kegiatan penyertaan modal," tegas Wagimin. Dengan demikian, pengelolaan dana desa untuk program jagung akan lebih terarah dan terukur.
Desa-desa di Mukomuko didorong untuk mengalokasikan dana sesuai dengan program satu juta hektare jagung. Meskipun idealnya setiap desa menanam jagung di lahan seluas satu hektare, realisasinya akan bergantung pada ketersediaan lahan di masing-masing desa. Yang terpenting, kata Wagimin, adalah adanya program penanaman jagung dalam anggaran ketahanan pangan tahun ini.
Target dan Tantangan Program Jagung
Program penanaman satu juta hektare jagung ini merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produksi jagung di Indonesia. Partisipasi aktif desa-desa di Kabupaten Mukomuko sangat penting untuk keberhasilan program ini. Namun, tantangannya terletak pada penyesuaian APBDes dan perubahan mekanisme pendanaan yang memerlukan pemahaman dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan DPMD.
Selain ketersediaan lahan, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kesiapan infrastruktur, akses teknologi pertanian, dan pelatihan bagi petani. Dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait sangat krusial untuk memastikan keberhasilan program ini. Dengan koordinasi yang baik dan dukungan penuh, program penanaman jagung ini berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mukomuko.
Keberhasilan program ini akan berdampak positif pada ketahanan pangan nasional dan perekonomian masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, dukungan dan kerjasama dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan program ini berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Dengan adanya perubahan mekanisme pendanaan dan penyesuaian APBDes, diharapkan program penanaman jagung satu juta hektare di Kabupaten Mukomuko dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
