OJK: Pertumbuhan Perbankan Sumbar Terbuka Lebar Lewat Pembiayaan Pertanian

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Barat melihat potensi besar pertumbuhan perbankan daerah melalui peningkatan pembiayaan sektor pertanian, yang masih belum optimal meskipun pertanian menyumbang 21,94 persen terhadap perekonomian Sumbar.

Padang, 10 Februari 2024 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Barat (Sumbar) melihat peluang emas bagi pertumbuhan sektor perbankan di provinsi ini. Fokusnya? Pembiayaan sektor pertanian. Meskipun sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi Sumbar dengan kontribusi sebesar 21,94 persen, penyaluran kredit perbankan masih relatif kecil, yaitu sekitar Rp11,86 triliun.

Potensi Pertanian yang Belum Tergali

Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, dalam jumpa pers di Padang menjelaskan bahwa potensi pertumbuhan perbankan Sumbar sangat besar, terutama di sektor pertanian yang masih belum tergarap secara optimal. Hal ini sangat kontras dengan penyaluran kredit ke sektor perdagangan yang mencapai Rp16,92 triliun, padahal kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Sumbar hanya 16,57 persen.

Lebih lanjut, Roni Nazra menyoroti ketidakseimbangan ini. Pertanian, dengan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap perekonomian, justru menerima kredit yang jauh lebih sedikit dibandingkan sektor perdagangan. Ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sektor perbankan.

Oleh karena itu, OJK Sumbar merekomendasikan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk memprioritaskan pengembangan sektor pertanian. Langkah ini mencakup arahan investasi pada hilirisasi produk pertanian, meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Strategi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Tantangan Likuiditas dan Kinerja Perbankan Sumbar

Di sisi lain, OJK Sumbar juga memprediksi tantangan likuiditas perbankan sepanjang tahun ini akan tetap ketat. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan gejolak ekonomi global, termasuk dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berpotensi menyebabkan migrasi modal asing dari pasar Indonesia.

Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Nagari di Sumbar, diperkirakan akan merasakan dampak ketatnya likuiditas ini. Namun, Roni Nazra menekankan bahwa meskipun menghadapi kendala dana, kinerja perbankan Sumbar secara keseluruhan masih menunjukkan pertumbuhan positif.

Pertumbuhan Positif di Tengah Tantangan

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, aset perbankan Sumbar tumbuh 3,50 persen menjadi Rp83,99 triliun (year on year atau yoy). Kredit tumbuh 5,27 persen menjadi Rp73,36 triliun, dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 4,18 persen menjadi Rp56,12 triliun.

Rincian DPK menunjukkan pertumbuhan deposito sebesar 5,3 persen menjadi Rp15,36 triliun, dan tabungan tumbuh 5,8 persen menjadi Rp33,92 triliun. Namun, giro justru mengalami penurunan sebesar 5,1 persen menjadi Rp6,83 triliun. Penurunan ini, menurut Roni Nazra, mengindikasikan melambatnya pertumbuhan sektor usaha, karena rekening giro banyak digunakan oleh pelaku usaha dan lembaga pemerintah.

Kesimpulan

Kesimpulannya, meskipun menghadapi tantangan likuiditas, sektor perbankan di Sumatra Barat menunjukkan kinerja yang positif. Namun, peluang pertumbuhan yang signifikan terletak pada peningkatan pembiayaan sektor pertanian. Dengan mengoptimalkan potensi sektor pertanian, perbankan Sumbar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.