Ombudsman Desak Pemkab Gorontalo Utara Bayar Selisih Gaji ASN
Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mendesak Pemkab Gorontalo Utara segera membayarkan selisih kenaikan gaji ASN Januari-Februari 2024 yang belum terpenuhi, karena berdampak pada kesejahteraan dan pelayanan publik.
Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mendesak Pemkab Gorontalo Utara untuk segera menyelesaikan pembayaran selisih kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Januari-Februari 2024. Keterlambatan pembayaran ini telah dilaporkan kepada Ombudsman dan menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesejahteraan ASN serta kualitas pelayanan publik di Gorontalo Utara.
Wahiyudin Mamonto, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Gorontalo, menyatakan keprihatinan atas penundaan tersebut. Menurutnya, penundaan pembayaran selisih gaji dapat mengurangi kesejahteraan ASN dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mereka. Hal ini penting karena komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak pegawai sesuai regulasi merupakan kunci tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kami telah menerima laporan mengenai selisih kenaikan gaji yang belum dibayarkan. Setelah pemeriksaan awal, kami meminta Pemkab Gorontalo Utara segera bertindak," tegas Wahiyudin. Ombudsman menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan meminta penjelasan publik jika terjadi keterlambatan serupa di masa mendatang.
Ombudsman Gorontalo akan terus memantau perkembangan kasus ini. Lembaga ini mengingatkan semua pihak untuk memprioritaskan kesejahteraan pegawai demi terciptanya pelayanan publik yang optimal di Kabupaten Gorontalo Utara. Pemenuhan hak-hak ASN menjadi penting agar kinerja dan semangat kerja mereka tetap terjaga.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Sugeng Rianto, menjelaskan keterlambatan pembayaran disebabkan kendala teknis alokasi anggaran. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa proses administrasi telah diselesaikan.
"Pembayaran akan dilakukan setelah Dana Alokasi Umum (DAU) cair. Targetnya paling cepat Februari 2025, dan paling lambat Maret 2025," jelas Sugeng. Pernyataan ini memberikan kepastian timeline, meskipun waktu pelunasan tergolong lama.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan. Kejelasan informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan ASN sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Semoga permasalahan ini segera terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.
