Ombudsman Gorontalo Siap Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa IAIN
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Gorontalo akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait tunggakan tunjangan dosen dan dugaan pungutan liar.
Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo menggelar aksi demonstrasi pada 25 Februari 2024 di Kota Gorontalo, menuntut transparansi pengelolaan keuangan kampus. Aksi ini mendapat respon positif dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Gorontalo yang menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Kepala Perwakilan ORI Gorontalo, Muslimin B. Putra, menegaskan komitmen ORI dalam menangani isu-isu yang merugikan masyarakat akibat penyelenggaraan negara.
Pernyataan Muslimin B. Putra tersebut disampaikan sebagai respon langsung terhadap aksi demonstrasi mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa ORI memiliki kewenangan untuk menyelidiki permasalahan yang berkaitan dengan kerugian masyarakat akibat penyelenggaraan negara, seperti halnya tuntutan mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kepercayaan mahasiswa terhadap netralitas ORI menjadi pendorong utama bagi ORI untuk segera turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.
Lebih lanjut, Muslimin B. Putra menekankan pentingnya mahasiswa untuk cermat memilah isu. ORI Gorontalo akan melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap laporan mahasiswa sebelum mengambil tindakan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan adanya kerugian masyarakat dan untuk menggali informasi selengkap mungkin terkait permasalahan yang dihadapi mahasiswa.
Tuntutan Mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo
Koordinator Lapangan aksi, Mohamad Riski Abas, menyampaikan beberapa tuntutan utama mahasiswa. Tuntutan tersebut meliputi tunggakan tunjangan Ketua Jurusan (Kajur) dan Sekretaris Jurusan (Sekjur) selama empat bulan. Mahasiswa juga mempertanyakan dugaan pungutan liar di program pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pemotongan anggaran organisasi mahasiswa. Anggaran yang awalnya sebesar Rp8 juta dipotong menjadi Rp5 juta dengan alasan untuk penjaringan minat dan bakat. Namun, hingga Januari 2024, anggaran tersebut belum terealisasi. Riski Abas menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini telah terjadi sejak bulan Agustus, jauh sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu, mahasiswa menuntut transparansi dan realisasi anggaran tersebut.
Mahasiswa berharap ORI Gorontalo dapat menyelidiki tuntutan-tuntutan ini secara menyeluruh dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan di IAIN Sultan Amai Gorontalo dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mereka percaya bahwa ORI dapat menjadi mediator yang netral dalam menyelesaikan konflik ini dan memastikan hak-hak mereka sebagai mahasiswa terpenuhi.
Langkah Ombudsman Selanjutnya
ORI Gorontalo menyatakan optimisme untuk menyelidiki tuntutan mahasiswa. Tim Penerimaan dan Verifikasi Laporan ORI akan menggali informasi seluas mungkin untuk memahami aspek kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh permasalahan ini. Proses verifikasi ini akan menjadi dasar bagi ORI Gorontalo untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo.
Ombudsman menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lingkungan perguruan tinggi. Mereka berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi pihak kampus untuk lebih memperhatikan hak-hak mahasiswa dan mengelola keuangan dengan lebih baik dan transparan ke depannya. Kasus ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana lembaga negara seperti ORI dapat berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya mahasiswa.
Dengan adanya respon positif dari ORI Gorontalo, diharapkan tuntutan mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo dapat segera ditindaklanjuti dan mendapatkan penyelesaian yang adil dan transparan. Proses verifikasi dan penyelidikan yang dilakukan oleh ORI Gorontalo akan menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan di kampus dilakukan secara bertanggung jawab.
Ke depan, diharapkan kerjasama yang baik antara mahasiswa, pihak kampus, dan lembaga pengawas seperti ORI dapat terjalin untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih kondusif dan transparan. Hal ini penting untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan berintegritas.
