Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

RUU TNI: Jabatan Sipil untuk Prajurit Aktif dan Usia Pensiun Jadi Sorotan Publik
RUU TNI: Jabatan Sipil untuk Prajurit Aktif dan Usia Pensiun Jadi Sorotan Publik

Perdebatan terkait Rancangan Undang-Undang TNI (RUU TNI) memanas, khususnya pasal tentang jabatan sipil bagi prajurit aktif dan perpanjangan usia pensiun, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

#planetantara
DPR Minta Panglima TNI Pensiunkan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil di Luar Ketentuan
DPR Minta Panglima TNI Pensiunkan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil di Luar Ketentuan

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mendesak Panglima TNI untuk segera pensiunkan prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 14 bidang yang diizinkan dalam UU TNI yang baru.

#planetantara
RUU TNI: Menyeimbangkan Peran Militer dan Supremasi Sipil
RUU TNI: Menyeimbangkan Peran Militer dan Supremasi Sipil

RUU TNI yang tengah dibahas DPR RI bertujuan memperbarui UU No. 34 Tahun 2004, menimbulkan perdebatan tentang perluasan peran TNI di jabatan sipil dan pentingnya menjaga supremasi sipil.

#planetantara
Menhan Sebut 15 K/L Bisa Dipimpin TNI Aktif, Revisi UU TNI Diusulkan
Menhan Sebut 15 K/L Bisa Dipimpin TNI Aktif, Revisi UU TNI Diusulkan

Menteri Pertahanan (Menhan) RI mengungkapkan 15 Kementerian/Lembaga yang dapat dijabat perwira aktif TNI, termasuk penambahan 5 jabatan sipil, menyusul revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

#planetantara
RUU TNI: Legitimasi Perluasan Peran Militer atau Penguatan Supremasi Sipil?
RUU TNI: Legitimasi Perluasan Peran Militer atau Penguatan Supremasi Sipil?

Revisi UU TNI memicu perdebatan, dinilai sebagai legitimasi perluasan peran militer di sektor sipil, namun DPR menekankan pentingnya reformasi TNI untuk profesionalisme.

#planetantara
Pakar Unpad Tolak Perluasan Jabatan Sipil TNI: Ancam Profesionalitas!
Pakar Unpad Tolak Perluasan Jabatan Sipil TNI: Ancam Profesionalitas!

Guru Besar Unpad, Muradi, menolak perluasan penempatan prajurit TNI di jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI, karena dikhawatirkan akan mengancam profesionalitas dan fokus pertahanan negara.

#planetantara
RUU TNI: Batasi Peran Militer di Instansi Sipil, Menko Polhukam Pastikan Tak Kembali ke Dwi Fungsi
RUU TNI: Batasi Peran Militer di Instansi Sipil, Menko Polhukam Pastikan Tak Kembali ke Dwi Fungsi

Menko Polhukam Budi Gunawan menjelaskan revisi UU TNI bertujuan membatasi peran militer di instansi sipil, sekaligus memastikan tidak akan kembali ke sistem dwi fungsi.

#planetantara
DPR Pastikan Revisi UU TNI Bukan Kembalinya Dwifungsi ABRI
DPR Pastikan Revisi UU TNI Bukan Kembalinya Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi VI DPR RI menegaskan revisi UU TNI tidak mengembalikan dwifungsi ABRI, justru membatasi keterlibatan TNI di jabatan sipil, memastikan TNI tetap fokus pada tugas utamanya menjaga pertahanan dan keamanan negara.

#planetantara
DPR Undang Pakar Bahas RUU TNI: Antisipasi Polemik seperti UU Cipta Kerja
DPR Undang Pakar Bahas RUU TNI: Antisipasi Polemik seperti UU Cipta Kerja

Komisi I DPR RI mengundang tiga pakar untuk memberikan masukan terkait revisi UU TNI tahun 2004 guna mencegah polemik seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja.

#planetantara
RUU TNI: Hanya 14 K/L yang Diperbolehkan Diisi TNI Aktif
RUU TNI: Hanya 14 K/L yang Diperbolehkan Diisi TNI Aktif

Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa hanya 14 kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif berdasarkan RUU perubahan UU TNI, menyusul pembahasan di Komisi I DPR RI.

#planetantara