Komisi I DPR RI menegaskan prajurit TNI aktif yang terjerat kasus pidana di 14 K/L dapat diproses Kejagung, sementara mereka di luar 14 K/L wajib mengundurkan diri.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan era dwifungsi TNI telah berakhir setelah DPR menyetujui RUU TNI, menegaskan bahwa tidak ada lagi keterlibatan TNI aktif dalam jabatan sipil selain 14 bidang yang telah ditentukan.

Disetujuinya RUU TNI memberikan kejelasan terkait batasan keterlibatan TNI aktif dalam jabatan sipil, sekaligus memperkuat pertahanan negara Indonesia.

Fraksi PKB DPR RI menetapkan enam syarat persetujuan RUU perubahan UU TNI, menekankan supremasi sipil, pembatasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, dan kesejahteraan prajurit.

Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa hanya 14 kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif berdasarkan RUU perubahan UU TNI, menyusul pembahasan di Komisi I DPR RI.

Komisi I DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari daftar jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dalam revisi UU TNI.

Pengamat hukum menilai revisi UU TNI perlu dikaji mendalam agar tak mengurangi prinsip demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia, terutama terkait wacana perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan revisi UU TNI mengakomodasi perluasan penempatan TNI di jabatan sipil, terutama di bidang keamanan siber, guna mengikuti perkembangan zaman.

Menko Polhukam Budi Gunawan menjelaskan revisi UU TNI bertujuan membatasi peran militer di instansi sipil, sekaligus memastikan tidak akan kembali ke sistem dwi fungsi.

Komisi I DPR RI tengah membahas usulan penambahan kementerian/lembaga (K/L) yang dapat dijabat personel TNI aktif, dari 15 menjadi 16 K/L, termasuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), namun aturan pensiun tetap berlaku.

Pakar keamanan Ian Montratama menyoroti perlunya revisi UU TNI mengatur piramida promosi jabatan untuk memastikan hanya personel berkualifikasi yang naik pangkat, sekaligus membahas usulan anggota TNI dibolehkan mengisi jabatan sipil.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menekankan pentingnya seleksi ketat dalam penempatan anggota TNI di jabatan sipil, guna menghindari potensi konflik kepentingan dan mempertimbangkan karier ASN yang sudah ada.

Mayjen TNI Purn. Rodon Pedrason mengusulkan agar TNI dapat mengisi jabatan sipil secara terbuka, bukan terbatas pada 10 lembaga seperti UU 34/2004, demi optimalisasi sumber daya manusia dan akselerasi pemerintahan.