Papua Tengah Selesaikan Peralihan Aset, Dua DOB Lainnya Masih Proses

Provinsi Papua telah menyelesaikan peralihan aset ke Papua Tengah senilai Rp942 miliar lebih, sementara Papua Pegunungan dan Papua Selatan masih dalam proses, menghadapi kendala verifikasi aset fisik.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah menyelesaikan proses peralihan aset ke Provinsi Papua Tengah. Proses yang memakan waktu ini melibatkan total aset senilai lebih dari Rp942 miliar. Namun, dua Daerah Otonomi Baru (DOB) lainnya, Papua Pegunungan dan Papua Selatan, masih dalam tahap penyelesaian proses peralihan aset yang serupa.

Kendala Peralihan Aset di DOB Papua

Proses peralihan aset ke Papua Tengah dilakukan secara bertahap dalam tiga tahap. Meskipun telah rampung, Plt. Kepala Inspektorat Daerah Papua, Danny Korwa, mengungkapkan adanya kendala dalam proses serupa di Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Salah satu kendala utama adalah kondisi fisik aset. Banyak aset yang dibangun sejak tahun 1980-an telah mengalami kerusakan atau bahkan hilang sama sekali. Hal ini menimbulkan tantangan dalam proses verifikasi dan serah terima.

Pemprov Papua telah menawarkan solusi, termasuk penghapusan aset yang tak lagi memiliki bentuk fisik. Namun, pemerintah di dua DOB tersebut masih mempertimbangkan dampaknya terhadap neraca keuangan mereka. Proses ini membutuhkan kehati-hatian agar tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah yang baru terbentuk.

Proses Bertahap dan Harapan Penyelesaian

Danny Korwa menjelaskan bahwa Papua Pegunungan dan Papua Selatan telah menyelesaikan Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama. Namun, tahap selanjutnya masih menunggu. Pemprov Papua menargetkan penyelesaian seluruh proses peralihan aset pada November 2024. Namun, kendala verifikasi aset fisik membuat proses ini lebih kompleks dari perkiraan awal.

Pihak Pemprov Papua berharap proses ini dapat segera diselesaikan untuk menciptakan kejelasan administrasi di ketiga DOB. Kejelasan administrasi aset sangat penting untuk mendukung pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah tersebut. Proses yang transparan dan akuntabel akan memastikan penggunaan aset negara secara efisien dan efektif.

Dampak terhadap Neraca Keuangan DOB

Salah satu pertimbangan utama bagi pemerintah DOB adalah dampak peralihan aset terhadap neraca keuangan mereka. Penerimaan aset yang kondisinya kurang baik atau bahkan hilang dapat berdampak negatif pada laporan keuangan. Oleh karena itu, proses verifikasi dan evaluasi aset dilakukan dengan teliti untuk memastikan keakuratan data dan menghindari potensi masalah di kemudian hari. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik antara Pemprov Papua dan pemerintah DOB.

Proses peralihan aset ini merupakan bagian penting dari pembentukan DOB di Papua. Dengan terselesaikannya proses ini, diharapkan pemerintahan di ketiga DOB dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Kejelasan status aset akan memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Peralihan aset ke tiga DOB di Papua merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan waktu. Meskipun Papua Tengah telah menyelesaikan prosesnya, Papua Pegunungan dan Papua Selatan masih menghadapi tantangan dalam verifikasi aset fisik. Pemprov Papua berharap proses ini dapat segera selesai untuk mendukung pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik di ketiga DOB. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan proses ini.