PBNU dan Kemenag Sinergi Susun Peta Jalan Ekosistem Haji
PBNU dan Kemenag berkolaborasi untuk menyusun peta jalan ekosistem haji dan umrah guna meningkatkan layanan dan perlindungan jamaah, serta mempertimbangkan inovasi dan dinamika di Arab Saudi.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Agama (Kemenag) resmi bekerja sama menyusun peta jalan ekosistem perhajian. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi jamaah haji dan umrah Indonesia.
Inisiatif ini diumumkan setelah pertemuan antara Ketua PBNU, Isfah Abidal Aziz (Gus Alex), dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, di Gedung PBNU, Jakarta. Gus Alex menjelaskan bahwa Kemenag ingin bermitra dengan PBNU untuk merancang roadmap yang komprehensif bagi ekosistem haji dan umrah.
Meningkatkan Layanan dan Perlindungan Jamaah
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu krusial dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Diskusi mencakup penyembelihan hewan kurban (Dam), skema murur, skema tanazul, dan berbagai aspek lainnya yang berpengaruh pada pengalaman jamaah. Tujuan utama kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan layanan dan memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh jamaah.
Gus Alex menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar penyelenggaraan haji dan umrah dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi jamaah. Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif dan efektif untuk mengatasi tantangan yang ada.
Inovasi dan Konsultasi dengan PBNU
Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief, mengungkapkan bahwa Kemenag memiliki sejumlah inovasi untuk meningkatkan layanan jamaah. Namun, inovasi-inovasi tersebut perlu dikonsultasikan dengan berbagai pihak, termasuk PBNU, untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya.
Kemenag menyadari pentingnya masukan strategis dari organisasi keagamaan seperti PBNU. Hilman Latief juga mengingatkan perlunya mengimbangi transformasi signifikan yang terjadi di Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini menuntut adaptasi dan inovasi berkelanjutan dari pihak Indonesia.
Kerja Sama yang Berkelanjutan
Kemenag telah menjalin kerja sama dengan tim Bahtsul Masail PBNU dan melibatkan para ulama dalam Mudzakarah Perhajian. Forum diskusi ini menjadi wadah penting untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dengan syariat Islam dan kebutuhan jamaah.
Ke depannya, Kemenag berencana untuk memperluas kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat Islam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran bersama tentang dinamika penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
Dengan melibatkan PBNU dan organisasi-organisasi Islam lainnya, Kemenag berharap dapat menciptakan ekosistem haji dan umrah yang lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ibadah haji dan umrah dapat berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan pengalaman spiritual yang bermakna bagi seluruh jamaah Indonesia.
Kesimpulan
Kerja sama antara PBNU dan Kemenag dalam menyusun peta jalan ekosistem haji merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan dinamika di Arab Saudi, kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan layanan terbaik dan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah Indonesia.