Peluang RI Dongkrak PDB di Tengah Kebijakan Perdagangan AS

Kebijakan proteksionisme AS dinilai Luhut Binsar Pandjaitan sebagai peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan PDB hingga 0,8 persen, dengan catatan Indonesia mampu menarik investasi asing dan diversifikasi pasar ekspor.

Jakarta, 18 Februari 2025 - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, melihat celah peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tengah kebijakan proteksionisme perdagangan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025, Luhut menyampaikan proyeksi kenaikan PDB Indonesia hingga 0,8 persen sebagai dampak positif dari kebijakan tersebut.

Potensi Peningkatan PDB dan Tantangan yang Dihadapi

Luhut menekankan pentingnya Indonesia memanfaatkan peluang relokasi pasar global dan meningkatkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) untuk merealisasikan potensi peningkatan PDB. Hal ini, menurutnya, dapat dicapai dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memudahkan proses bisnis di Indonesia. Diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara mitra juga dinilai krusial untuk memaksimalkan keuntungan dari situasi ini.

Meskipun optimis, Luhut mengakui Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan. Dinamika ketahanan pangan global, disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, serta persaingan ekonomi dan dinamika geopolitik menjadi hambatan yang perlu diatasi. Pemerintah perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut.

Kerjasama RI-AS Tetap Terjalin Baik

Luhut memastikan hubungan Indonesia-AS tetap harmonis meskipun AS menerapkan kebijakan proteksionisme. Ia menyebutkan bahwa Presiden (Prabowo) telah membangun hubungan baik dengan Presiden Trump dan tengah mempersiapkan surat untuk membahas peningkatan kolaborasi ekonomi. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga hubungan bilateral yang positif, meskipun ada perbedaan pendekatan dalam kebijakan perdagangan.

Langkah Strategis Kementerian Investasi

Menanggapi kebijakan tarif dagang AS, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan kesiapannya melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa penyesuaian tersebut bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Langkah ini menunjukkan kesigapan pemerintah dalam menghadapi perubahan dinamika ekonomi global.

Kebijakan Proteksionisme AS dan Dampaknya

Presiden Trump sebelumnya mengumumkan tarif 25 persen untuk semua komoditas impor baja dan aluminium. Ia juga menerapkan tarif 10 persen terhadap barang-barang dari China, yang kemudian dibalas China dengan tarif tambahan 15 persen untuk batu bara dan gas alam cair (LNG) dari AS. Situasi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi global, namun juga membuka peluang bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengambil peran yang lebih besar dalam perdagangan internasional.

Kesimpulan

Kesimpulannya, kebijakan proteksionisme AS, meskipun menimbulkan tantangan, juga menghadirkan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan PDB. Namun, keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan peluang ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menarik investasi asing, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan melakukan diversifikasi pasar ekspor. Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan lain yang dihadapi, seperti dinamika ketahanan pangan global dan perubahan iklim.