Pemkab Sorong Tetap Prioritaskan Bantuan Pelaku Usaha OAP Meski Anggaran Efisien
Pemerintah Kabupaten Sorong berkomitmen melanjutkan bantuan untuk pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) meskipun ada pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi, dengan tetap memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.

Aimas, 18 Februari 2024 - Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, menegaskan komitmennya untuk terus memberikan bantuan kepada pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP), meskipun terdapat pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sorong, Marthen Pajala, di Sorong, Selasa lalu.
Komitmen Tetap Kuat, Meski Anggaran Berkurang
Setiap tahunnya, Pemkab Sorong mengalokasikan dana sebesar Rp1,7 miliar untuk program pemberdayaan pelaku usaha OAP. Dana ini bertujuan untuk membantu mereka bersaing di pasar dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, tahun ini, alokasi tersebut akan berkurang seiring dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Meskipun demikian, Pak Marthen menekankan bahwa komitmen Pemkab Sorong untuk memberdayakan pelaku usaha OAP tetap tak tergoyahkan.
"Tentu pasti ada pengurangan jumlah bantuan karena imbas dari adanya kebijakan efisiensi anggaran, tetapi komitmen pemerintah daerah tetap memperhatikan para pelaku usaha OAP agar mereka bisa diberdayakan dan pada akhirnya mereka bisa bersaing dengan pengusaha lainnya," ujar Marthen.
Penyaluran Bantuan dan Mekanisme Transparansi
Pada tahun 2024, sebanyak 850 pelaku usaha OAP telah menerima bantuan senilai Rp1,7 miliar dari Pemkab Sorong. Sumber dana tersebut berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan menghindari miskomunikasi, Disperindagkop-UMKM Kabupaten Sorong akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini.
Penting untuk dicatat bahwa bantuan ini hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha OAP, sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana Otsus Papua. Proses penyaluran dana juga dilakukan secara transparan dan akuntabel, yaitu langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat di Bank Papua. "Dana itu disalurkan tidak melalui dinas, tapi masuk langsung ke rekening penerima manfaat di Bank Papua," jelas Marthen.
Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan
Pemkab Sorong, melalui dinas terkait, secara rutin melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pengelolaan dana bantuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai peruntukan dan memberikan dampak positif bagi para penerima manfaat. Evaluasi ini juga mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas, guna mencegah penyimpangan dan memastikan efektivitas program.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemkab Sorong dan mekanisme penyaluran yang transparan, diharapkan program pemberdayaan pelaku usaha OAP ini dapat terus berjalan dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat asli Papua di Kabupaten Sorong. Ke depan, evaluasi yang lebih ketat akan dilakukan untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi para penerima manfaat.
Langkah-langkah ke Depan
Meskipun terdapat pengurangan anggaran, Pemkab Sorong berencana untuk tetap mengoptimalkan penggunaan dana yang ada. Strategi yang akan diterapkan antara lain adalah dengan meningkatkan pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku usaha OAP, sehingga mereka mampu mengelola usaha dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, Pemkab Sorong juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencari sumber pendanaan tambahan bagi program pemberdayaan ini.
Dengan demikian, Pemkab Sorong berharap dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat OAP dan mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut. Komitmen ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakatnya.